5 Poin yang Harus Dijalankan PSSI Usai Sanksi FIFA Dicabut

Kantor PSSI di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anry Dhanniary

VIVA.co.id – FIFA resmi mencabut sanksi kepada Indonesia. Namun bukan berarti PSSI selaku federasi sepakbola tertinggi Indonesia lantas bersantai. Segudang pekerjaan rumah harus diselesaikan guna menindak lanjuti instruksi FIFA usai pencabutan itu.

Ditemui di Kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Mei 2016, Acting Ketum PSSI, Hinca Panjaitan beserta Sekjen, Azwan Karim, menjelaskan ada lima poin yang menjadi instruksi FIFA kepada PSSI setelah sanksi resmi dicabut. Lima poin tersebut merujuk pada TOR yang pernah diajukan AFC dan FIFA kepada Komite Ad Hoc Reformasi PSSI.

Beberapa poin ini sebelumnya jadi faktor utama dijatuhkannya pembekuan oleh Kemenpora. Di antara beberapa poin tersebut, ada masalah kontrak pemain beserta  hubungan dengan asosiasi pemain (player relation), hingga hubungan dengan pemerintah.

Hal pertama yang dijelaskan Hinca adalah Player Relation. Agenda player relation meliputi soal penyelesaian sengketa pemain, membangun hubungan baik dengan asosiasi pemain (APPI), serta membangun standard kontrak baru yang bisa melindungi pemain, klub, dan semua pihak.

Kemudian, ada agenda Good Government. Dalam hal ini, FIFA menginginkan PSSI meninjau ulang statutanya, dan disesuaikan dengan statuta baru FIFA. Sebab, dalam kongres FIFA di Meksiko kemarin, induk sepakbola dunia tersebut banyak mengubah statutanya. Jadi, terhitung 90 hari ke depan, semua unit FIFA di seluruh dunia harus mengimplementasikan hal tersebut.

Tiga agenda selanjutnya yakni, Profesional League, National Team Management, dan pengembangan infrastruktur. Profesional League mengacu peninjauan kembali hubungan PSSI dengan PT. Liga Indonesia terkait kompetisi. Kemudian, national team management, PSSI diminta untuk segera menyiapkan rencana timnas Indonesia dalam turnamen internasional, terutama untuk AFF, SEA Games, dan Asian Games.

Yang terakhir soal pembangunan infrastruktur. Soal ini, PSSI secara langsung diminta untuk meninjau kembali soal infrastruktur sepakbola di seluruh Indonesia.

"Ada lima agenda yang disebutkan dalam surat FIFA, merujuk kepada term of reference (TOR) Komite Ad Hoc Reformasi PSSI. Menurut kami, hal ini sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Jokowi (Presiden RI) yaitu membentuk ulang tata kelola sepakbola ke depan," ujar Hinca kepada wartawan, Senin 16 Mei 2016.

"Kami akan segera menjalankan seluruh kegiatan PSSI selepas ini. Karena, secara de facto sejauh ini kami belum mendapatkan izin yang cukup," katanya.