Agum: Menpora Janji ke Presiden, Cabut Sanksi PSSI di April

VIVA.co.id - Agum Gumelar selaku Ketua Umum Pepabri (Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Selasa 15 Maret 2016. Selain membicarakan masalah kondisi purnawirawan, juga disinggung soal pencabutan sanksi terhadap induk sepakbola tanah air, PSSI.

Agum mengatakan, masyarakat awalnya sudah senang dengan rencana pemerintah mencabut sanksi yang membuat kompetisi liga tidak berjalan. "Sudah berbunga-bunga masyarakat bola di Indonesia, tapi kok jadi begini lagi. Saya mohon bisa cepat selesai karena selama kita terus kena sanksi FIFA, kita sangat terpuruk," jelas Agum, usai bertemu Presiden Jokowi.

Dengan pembekuan PSSI ini, sepakbola Indonesia terkunci dengan dunia luar. Itu yang disampaikan Agum ke Presiden Jokowi.

Menurut Agum, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan kepada Menpora. Bahkan, lanjut Agum, Presiden juga menanyakan kapan sanksi itu dicabut.

Di situ, Presiden menanggapi kalau memang Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, menjanjikan pencabutan itu pada April 2016.

"Bahkan menanyakan Menpora, kapan ini selesai dicabut, katanya April ya. Katanya. Jadi menpora menjanjikan bulan April, kata Presiden," jelas Agum.

Diakui Agum, ada keinginan kuat dari Presiden Jokowi sendiri untuk menuntaskan sanksi ini. Agar kompetisi terus bisa berjalan.

"Saya rasa positif sekali (Presiden ingin cabut sanksi PSSI). Dan beliau sangat menyadari betul bahwa kompetisi sepakbola ini sangat dominan peranannya dalam proses pembinaan sepakbola di tanah air," jelasnya.

Terkait opsi Kongres Luar Biasa (KLB) kalau sanksi dicabut, Agum mengatakan tidak bisa seorang Menpora menentukan ini harus KLB atau tidak. Akan tetapi, lanjut dia, harus dilakukan berdasarkan pemilik suara sah di PSSI, yakni para anggota.

"Bukan pada Menpora, bukan pada ketum PSSI, bukan di ketua komite. Adanya di anggota PSSI. Kalau 2/3 dari pemegang hak suara PSSI minta ya bisa. Atau 50 persen plus 1 dari keseluruhan anggota PSSI menginginkan adanya KLB. Jadi pemerintah atau saya bilang harus KLB, enggak bisa," jelasnya. (one)