BI Beberkan Arah Kebijakan Moneter Tahun Depan

VIVA – Bank Indonesia menyampaikan arah kebijakan moneternya pada tahun 2018. Kebijakan akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan.

Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, mengatakan pihaknya juga akan memperkuat momentum pemulihan perekonomian agar dapat ditransformasikan ke dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif.

"BI Akan menempuh stance kebijakan moneter yang terukur sesuai dengan upaya menjaga inflasi dalam kisaran sasarannya. Serta mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam tingkat yang aman," kata Agus dalam acara Pertemuan Tahunan BI 2017 di JCC Senayan, Selasa malam, 28 November 2017.

Untuk meningkatkan stabilitas kebijakan moneter, disebutkan BI bakal melakukan terus memperkuat operasi moneter, menempuh kebijakan nilai tukar, untuk menjaga stabilitasnya sesuai dengan fundamental dan melanjutkan upaya pendalaman pasar keuangan. 

Penguatan operasi moneter dilakukan dengan memberi ruang fleksibilitas pengelolaan likuiditas bank yang diyakini akan mampu membantu terus tanya stabilisasi suku bunga pasar uang.

"BI akan menyempurnakan Giro Wajib Minimum rata-rata memperluas implementasi giro wajib minimum rata-rata. Sehingga mencakup Giro Wajib Minimum rupiah dan valas. baik konvensional, maupun bank syariah," ujar dia.

Dia mengatakan, BI juga akan berhati-hati dalam menjaga nilai tukar. Menurutnya, BI akan menjaga nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya dan tetap mendukung bekerjanya mekanisme pasar. Khususnya dengan upaya mengurangi ketergantungan mata uang tertentu.

"Lalu memperkuat mitigasi risiko korporasi nonbank dalam melakukan pengelolaan utang luar negeri dan mendorong bank domestik menyediakan instrumen lindung nilai yang efisien bagi korporasi," ujar dia. 

Dalam mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, lanjut Agus, BI bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan menyusun strategi nasional pengembangan dan pendalaman pasar keuangan.

Sementara itu, di bidang sistem pembayaran, Agus menuturkan, kebijakan BI akan diarahkan membentuk ekosistem nontunai yang saling terhubung, inovatif, kompetitif dan melindungi penggunanya.

Sementara, di bidang pengelolaan rupiah, BI akan memastikan pemenuhan uang rupiah yang layak edar, dalam jumlah yang cukup dengan pecahan yang sesuai, dan terdistribusi ke semua wilayah Indonesia. Lalu, melindungi dari risiko uang palsu.

"Berbagai kebijakan tersebut akan kami koordinasikan dan selaraskan dengan pemangku kebijakan di pusat dan daerah," ujarnya. (ase)