Menhub Pelajari Aturan Taksi Online yang Digugat Masyarakat

VIVA.co.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan ada sejumlah masyarakat yang menggugat payung hukum taksi online, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Budi memastikan, pihaknya akan mematuhi segala ketentuan yang ada di Undang-undang. Sebab, sambung dia, PM 26 tersebut dibuat dalam rangka patuh terhadap UU. 

Budi juga menyebut akan tetap mempelajari gugatan itu, apabila ada yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. "Mengenai PM 26, memang ada yang menggugat, kami sebagai kementerian, sebagai warga negara, pada dasarnya akan tunduk terhadap segala ketentuan. Tetapi kami akan melihat, apakah ini ada suatu hal tertentu yang bisa kita lakukan untuk kepentingan rakyat," kata Budi di kantornya, Minggu 20 Agustus 2017. 

Budi menjelaskan asal mula dibentuknya PM 26 Tahun 2017 lantaran Pemerintah ingin menjembatani suatu dinamika yang ada di masyarakat, di mana muncul polemik tentang keberadaan transportasi umum berbasis online. Ia menegaskan bahwa konsen Kemenhub dalam polemik tersebut adalah bagaimana menciptakan keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi penumpang, di samping juga memberikan asas keadilan terhadap para penyelenggara transportasi. 

"Karena pada dasarnya, apa yang dilakukan oleh Kemenhub adalah untuk rakyat, untuk bangsa, bukan untuk individu. Jadi, kalau ada celah-celah tertentu, tentu kami akan melakukan upaya hukum," ujar dia.

Budi pun menyadari persoalan transportasi online dengan transportasi konvensional bukanlah hal yang mudah untuk dapat di kelola dengan baik. Budi yakin dengan upaya yang baik dari semua pihak, persoalan-persoalan yang berpotensi ditimbulkan dari polemik moda transportasi itu bisa diredam. 

"Tentunya akan kita diskusikan dengan Polri, bagaimana, karena ini kan suatu perintah UU, jadi kita juga tidak boleh melawan UU, tapi saya pikir dengan kerja sama yang baik, masalah itu dapat kita selesaikan," tutur dia.