Kebijakan Penyetaraan Harga BBM juga 'Jamah' Wilayah Konflik
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVA.co.id – Pertamina berkomitmen menjalankan kebijakan Presiden Joko Widodo yang mendorong program penyetaraan harga bahan bakar minyak (BBM) atau 'Satu Harga BBM' untuk seluruh wilayah Indonesia. Premium di seluruh wilayah Indonesia dihargai Rp6.450 per liter dan solar Rp5.150 per liter.
Selain penyetaraan harga BBM, Presiden Jokowi juga menginstruksikan Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mensuplai BBM di wilayah terluar, terpencil, dan terisolir, atau disebut wilayah 3T.
"Jadi, kita tidak mau ada diskriminasi," kata VP Coporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegorong dalam acara Energi Kita di Dewan Pers di Jakarta pada Minggu, 23 Oktober 2016.
Wianda mengakui, daerah rawan konflik tidak banyak diminati investor untuk berinvestasi dengan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Sehingga, Pertamina berkewajiban lebih untuk mensuplai dan memenuhi kebutuhan BBM agar warga setempat dapat menjalankan pertumbuhan ekonomi, serta pemberdayaan di bidang kesehatan, pendidikan, masalah lingkungan, dan infrastruktur.
"Daerah konflik itu kita lihat. Poso sebagai ilustrasi. Tapi intinya yang masih rawan konflik horizontal, yang rawan keamanan," ucapnya.
Menurutnya, untuk merealisasikan program 'Satu Harga BBM', Pertamina bekerjasama banyak pihak seperti Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Provinsi (Pemprov), aparat kepolisian, aparat TNI, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di masing-masing daerah setempat.
Pertamina pun telah menyusun roadmap untuk mendukung realisasi program tersebut, antara lain pembangunan infrastruktur hilir termasuk penyimpanan BBM dan elpiji. Ada 15 lokasi penyimpanan BBM yang direncanakan akan dibangun, seperti Waingapu, Maumere, Dobo, dan Saumlaki.