Anggota DPR Minta Menteri Jonan Jangan Suka 'Ngeyel'

VIVA.co.id – Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, meminta Ignasius Jonan untuk fokus dengan pekerjaannya sebagai Menteri. Lebih jelasnya, Said meminta Jonan untuk tak mengikuti cara pendahulunya, Sudirman Said.

"Harus mengambil kebijakan-kebijakan yang mendasar, kalau tidak jangan habiskan waktu. Seperti misal kemarin Sudirman Said , 90 persen habiskan waktu untuk menyalahkan yang lama. Itu bukan cara yang bagus. Menurut saya fokus saja lah," kata Said dalam diskusi bertajuk “Pekerjaan Lama Menteri Baru” di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat,  Sabtu, 15 Oktober 2016.

Kemudian masalah regulasi. Menurut mantan Staf Khusus Menteri ESDM itu, Jonan harus membangun komunikasi yang aktif dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait revisi Undang Undang (UU) Migas dan Minerba. Pasalnya, dua UU itu belum juga kelar hingga saat ini.

"Padahal dua UU itu sangat menentukan jangka panjang. Kemudian proyek-proyek besar seperti pengadaan listrik 35 ribu MW harus cepat diselesaikan. Karena kalau ini lambat, dampaknya sosial dan ekonomi. Investasi sudah masuk, bank bisa kena kredit macet dan lain-lain," kata Said.

Selain itu, Said juga menyoroti Blok Masela dan Freeport. Dua proyek di tempat itu sangat rawan, terlebih isu dua tambang itu bukan cuma berdampak pada ESDM, namun juga terhadap kehidupan sosial warga dan daerah di mana tambang itu dibangun.

"Lalu soal kilang minyak. Kilang minyak ini kalau hanya goreng-goreng terus MoU, itu akan kembali lagi batal. Karena banyak itu kita tahu bahwa yang suka batalin ini adalah tukang impor. Mereka kan terus bergerak untuk membatalkan dengan berbagai cara," kata Said.

Terakhir, tekan Said, ihwal gas, ia menyarankan Jonan dan stakeholder di pemerintahan Jokowi-JK tak tergesa-gesa bicara angka. Karena itu sensitif dan berdampak pada dunia usaha.

"Bersama DPR juga Kementerian ESDM perlu menetapkan cadangan mineral nasional. Berapa jumlahnya, harus ada itu. Harus persetujuan DPR juga kan. Jadi yang diserahkan ke swasta mana saja," kata Said.

Dalam kesempatan sama, anggota Komisi VII DPR RI, Dito Ganinduto, pun meminta Menteri Jonan tidak kebanyakan mengkaji sesuatu. Lebih baik, menurut Dito, menjalankan program yang sudah lebih dulu tercipta, menggandeng sejumlah pejabat di instansinya.

"Pak Jonan ini orangnya keras. Oke silahkan keras, tapi jangan ngeyel aja. ikuti kebijakan yang sudah ada, teruskan kebijakan-kebijakan yang lalu. Kalau memang dirasa perlu diperbaiki, ya diperbaiki, tapi dijalankan ada acuannya. Jadi jangan sliwar sliwir kesana kesini. Jadi kita yang pusing nanti," katanya.