Penyerapan Kementerian Jadi Basis Evaluasi Anggaran 2016
Senin, 7 Desember 2015 - 19:03 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan bahwa hasil penyerapan anggaran yang dicapai kementerian dan lembaga pada akhir tahun 2015, akan menjadi bahan evaluasi untuk penyediaan anggaran pada tahun 2016.
"Misalnya, kementerian dapat anggaran Rp16 triliun tahun ini, dan hanya terserap Rp10 triliun, yang Rp6 triliun akan menjadi bahan kajian kita, dan menjadi basis untuk tahun 2016," ujar Askolani di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin 7 Desember 2015.
Ia menjelaskan, Pemerintah masih optimistis penyerapan anggaran rata-rata pada kementerian dan lembaga akan mencapai 90 persen pada akhir tahun 2015. Hingga akhir tahun, Kementerian dan lembaga masih terus berlomba-lomba untuk menyerap anggaran agar target penyerapan dapat tercapai.
Dijelaskannya, pada triwulan IV 2015, perkembangan penyerapan anggaran kementerian dan lembaga lebih baik dibanding triwulan sebelumnya.
"Penyerapannya kalau untuk belanja produktif pada triwulan IV lebih cepat. Tapi untuk penyerapan belanja operasional akan kita kendalikan, dan kita hemat, misalnya, untuk rapat, perjalanan dinas," katanya.
Askolani menjelaskan bahwa posisi penyerapan anggaran tertinggi pada kementerian dan lembaga kini masih diraih kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kalau posisi Penyerapan Anggaran terbesar besar itu ada di PUPR, lalu Hankam (Kementerian Pertahanan), Polisi, dan Keuangan (Kementerian Keuangan). Ini yang di atas rata-rata. Tapi belanja kementerian/lembaga, saya rasa bisa mencapai atau mendekati rata-rata 90 persen pada akhir tahun," ujarnya.
Ia mengatakan, trend penyerapan anggaran kementerian sudah jadi lebih cepat. Meski nanti tidak tercapai, tak ada sanksi khusus bagi kementerian dan lembaga yang tidak berhasil mencapai penyerapan anggaran.
"Triwulan IV mudah-mudahan semakin baik, tidak ada sanksi (kalau target penyerapan tidak tercapai). Kita akan konsolidasi. Presiden punya tim penilai. Kita harus jaga pertumbuhan dan bagaimana menjaga defisit," tuturnya.