Menko Sofyan: Eksekusi Mati Tak Ganggu Ekonomi RI
Kamis, 30 April 2015 - 18:54 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, memastikan hubungan perekonomian luar negeri Indonesia berjalan baik usai pelaksanaan eksekusi terhadap delapan terpidana mati pada 29 April 2015.
Menurut Menteri, negara-negara yang warganya dihukum mati pasti menghormati hukum Indonesia. Sama seperti Indonesia yang menghormati hukum Arab Saudi yang menghukum mati dua tenaga kerja Indonesia di sana.
“Karena kalau gara-gara hukuman mati mengganggu ekonomi, hubungan antarnegara itu jadi kacau balau,” ujar Sofyan di Jakarta, Kamis, 30 April 2015.
Dia menegaskan, soal hukuman mati adalah ranah hukum yang tidak ada kaitannya dengan masalah ekonomi. Hukuman mati murni merupakan penegakan hukum yang juga dilakukan di berbagai negara.
“Amerika melakukan, Arab Saudi, China apalagi. Malaysia, Singapura, semua negara mempunyai hak untuk menetapkan kebijakan tentang bagaimana hukuman maksimum,” tambahnya.
Penarikan duta besar yang dilakukan beberapa negara, menurut Menteri, sebagai hal yang bersifat sementara dan dipastikan tidak akan mengganggu hubungan ekonomi. Indonesia mempunyai hak menerapkan hukum yang dianggap tepat, karena Indonesia juga telah menetapkan status darurat terhadap narkoba.
“Begitu pula negara lain, mereka punya kebijakan sendiri untuk menerapkan hukuman yang tepat,” ujarnya.
Baca Juga :
Menurut Menteri, negara-negara yang warganya dihukum mati pasti menghormati hukum Indonesia. Sama seperti Indonesia yang menghormati hukum Arab Saudi yang menghukum mati dua tenaga kerja Indonesia di sana.
“Karena kalau gara-gara hukuman mati mengganggu ekonomi, hubungan antarnegara itu jadi kacau balau,” ujar Sofyan di Jakarta, Kamis, 30 April 2015.
Dia menegaskan, soal hukuman mati adalah ranah hukum yang tidak ada kaitannya dengan masalah ekonomi. Hukuman mati murni merupakan penegakan hukum yang juga dilakukan di berbagai negara.
“Amerika melakukan, Arab Saudi, China apalagi. Malaysia, Singapura, semua negara mempunyai hak untuk menetapkan kebijakan tentang bagaimana hukuman maksimum,” tambahnya.
Penarikan duta besar yang dilakukan beberapa negara, menurut Menteri, sebagai hal yang bersifat sementara dan dipastikan tidak akan mengganggu hubungan ekonomi. Indonesia mempunyai hak menerapkan hukum yang dianggap tepat, karena Indonesia juga telah menetapkan status darurat terhadap narkoba.
“Begitu pula negara lain, mereka punya kebijakan sendiri untuk menerapkan hukuman yang tepat,” ujarnya.