Menteri Ara Pertanyakan Keseriusan Swasta yang Sudah Groundbreaking di IKN

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara Hadiri Ratas di Istana Negara
Sumber :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta, VIVA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait alias Ara mengaku sempat membahas peranan swasta dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Negara pada Selasa, 21 Januari 2025. 

Menurut dia, groundbreaking di IKN banyak dilakukan tapi pembangunannya hanya sedikit. 

"Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak, tetapi yang membangun sedikit," kata Ara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 21 Januari 2025.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara Hadiri Ratas di Istana Negara

Photo :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Ara menyarankan agar groundbreaking pihak swasta di IKN dievaluasi. Salah satunya yaitu mempertanyakan apakah pihak swasta tersebut ingin tetap melanjutkan pembangunan atau tidak.

"Tadi saya diskusikan, Pak Bas juga setuju, di-review yang sudah groundbreaking pengusaha, yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi membangun, tidak cepat membangun, supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak," kata dia.

Nantinya, lanjut Ara, proyek pembangunan tersebut diberikan kepada pihak yang serius untuk membangun di IKN. Hal itu bertujuan guna memberikan tenggat waktu terhadap pembangunan di IKN.

“Begitu Pak Bas ya, nanti diberikan kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga, kesempatan itu juga jadi produktif waktunya. Jadi tidak usah menunggu misalnya diberikan kesempatan 1,5 tahun. Saya rasa itu harus dikasih deadline waktunya kapan. Kalau enggak ada ya sudah, berarti diberikan kesempatan kepada yang lain," tegas dia.

Di sisi lain, Ara menyebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan di IKN diberikan kepada pihak yang serius.

"Supaya ada suatu gerak cepat dan sesuai arahan Presiden Prabowo. Supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama bagi yang serius," tuturnya.