Diskon Listrik 50 Persen Awal 2025, YLKI: Dorong Daya Beli Masyarakat

Jakarta, VIVA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mengapresiasi keputusan Pemerintah yang memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi 97 persen pelanggan rumah tangga PLN pada Januari dan Februari 2025.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan kebijakan tersebut adalah langkah yang sangat tepat dalam mendukung daya beli masyarakat. Terutama bagi pelanggan rumah tangga dengan daya rendah.

“Diskon listrik tersebut memberikan keringanan finansial yang signifikan. Hal itu memungkinkan keluarga-keluarga prasejahtera dan sejahtera bisa mengalokasikan dana mereka untuk kebutuhan lain yang lebih mendasar atau produktif,” ujar Tulus dikutip dari keterangannya, Jumat, 20 Desember 2024.

Dengan menghemat biaya listrik, Tulus mengatakan bahwa masyarakat dapat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok, seperti pangan dan kesehatan. Namun, Tulus juga mengingatkan agar insentif yang diperoleh tidak dimanfaatkan masyarakat untuk hal-hal yang kurang produktif.

“Tentunya, untuk memaksimalkan manfaat diskon ini, sangat penting agar dana yang disimpan tidak digunakan untuk hal-hal yang kurang produktif, seperti membeli rokok atau minuman manis,” katanya.

“Diskon ini menciptakan efek positif yang berkelanjutan bagi perekonomian rumah tangga. Pasti daya beli masyarakat akan meningkat,” jelasnya.

Lebih lanjut menurutnya, dengan daya beli yang lebih tinggi, masyarakat berpotensi meningkatkan konsumsi barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok. Ini akan merangsang pertumbuhan sektor-sektor penting seperti pangan, sandang, dan kesehatan.

Selain itu, peningkatan daya beli bagi pemulihan ekonomi, khususnya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan pilar penting perekonomian Indonesia.

“UMKM yang merasakan dampak positif dari peningkatan konsumsi ini akan mengalami peningkatan permintaan, yang berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Tulus.

Tak hanya itu, masyarakat dengan daya beli yang lebih tinggi juga dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas hidup, seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini tentunya akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang.

“Tentunya dengan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian nasional,” pungkasnya.