Luncurkan Katalog Versi 6.0, Prabowo Ingin Belanja Pemerintah Jadi Lebih Transparan
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto resmi meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6 (V6), pada Selasa, 10 Desember 2024.
Peluncuran ini menandai langkah besar transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyuguhkan fitur baru untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Katalog elektronik V6 yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dirancang untuk mempermudah proses pengadaan, seperti kemudahan dalam proses pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK), yang juga terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI), dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta kemudahan e-audit dan monitoring secara real time proses transaksi yang sedang berjalan.
Sistem tersebut kemungkinkan pengguna untuk lebih cepat menemukan informasi yang dibutuhkan, sekaligus mempercepat proses pengadaan barang/jasa.
Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa dengan diluncurkannya Katalog Elektronik V6, wujud nyata transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah akan memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek, terutama dalam efisiensi, transparansi, dan penghematan anggaran.
“Melalui katalog elektronik, pemerintah berpotensi melakukan penghematan 20 hingga 30 persen anggaran belanja negara yang mencapai ratusan triliun setiap tahunnya, efisiensi biaya administrasi yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa, serta efisiensi waktu yang kini dilakukan secara lebih cepat melalui otomatisasi,” kata Presiden Prabowo saat peluncuran di Istana Negara, Jakarta.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa transformasi digital ini tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga untuk mengurangi potensi tindak korupsi di bidang pengadaan barang/jasa.
Dengan transparansi dan persaingan yang lebih sehat melalui katalog elektronik, pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan semakin akuntabel dan berintegritas.