Mengenal Pajak Nordik yang Viral di X, Apakah Bisa Diterapkan di Indonesia?

VIVA – Belakangan ini, istilah Pajak Nordik menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama di platform X, berkat cuitan dari pengguna @farisrachman_1. Dalam cuitannya, ia menyatakan bahwa negara dapat mencapai kesejahteraan dengan mencontoh sistem perpajakan yang diterapkan di negara-negara Nordik. Mari kita lihat lebih dalam tentang pajak ini dan apa artinya bagi kita.

Apa Itu Pajak Nordik?

Pajak Nordik adalah sistem perpajakan yang dikenal dengan tarif yang relatif tinggi. Negara-negara Nordik, seperti Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia, menerapkan pajak yang signifikan untuk mendanai berbagai layanan publik. Untuk tahun 2024, tarif pajak penghasilan tertinggi di Finlandia mencapai 57%, sedikit menurun dibandingkan dengan 57,3% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen negara-negara ini dalam menyediakan layanan sosial yang berkualitas.

Mengapa Pajak Tinggi?

Pendapatan yang dihasilkan dari pajak ini digunakan untuk membiayai program jaring pengaman sosial yang kuat, termasuk layanan kesehatan universal, pendidikan gratis, dan cuti orang tua. Di negara-negara Nordik, pemotongan pajak dianggap sama dengan pemotongan layanan kesehatan dan pendidikan, yang mereka anggap sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. 

Pendapatan dari pajak ini memungkinkan negara-negara Nordik untuk menawarkan layanan publik yang berkualitas tinggi dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Dengan demikian, masyarakat di negara-negara ini cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap sistem perpajakan mereka.

Apa Saja yang Dikenakan Pajak di Negara Nordik?

Berikut adalah beberapa jenis pajak yang diterapkan di negara-negara Nordik:

1. Pajak Penghasilan dan Keuntungan Modal: Pajak atas pendapatan pribadi di negara-negara Nordik cenderung tinggi. Denmark sering kali memiliki tarif pajak tertinggi di antara negara-negara OECD. Namun, pajak penghasilan perusahaan biasanya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Uni Eropa.
2. Jaminan Sosial: Dibayar oleh pemberi kerja dan karyawan, pajak ini juga cukup tinggi di negara-negara Nordik. Di Denmark, biaya jaminan sosial termasuk dalam pajak penghasilan.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN): PPN adalah sumber pendapatan besar, dengan Denmark menerapkan tarif PPN sebesar 25%. Negara-negara Nordik lainnya memiliki variasi tarif, tetapi umumnya tinggi.
4. Pajak Cukai: Pajak atas barang-barang seperti tembakau dan alkohol juga cukup tinggi. Meskipun ada tantangan perdagangan, pajak ini tetap menjadi sumber pendapatan penting.
5. Pajak Properti: Pajak ini dikenakan pada real estat dan meskipun ketimpangan ekonomi semakin melebar, beberapa pajak kekayaan pribadi telah dipangkas atau dihapus dalam beberapa tahun terakhir.

Pajak Nordik dan Reaksi Publik di Indonesia

Pajak Nordik kembali ramai dibicarakan setelah munculnya penolakan publik terhadap rencana kenaikan PPN di Indonesia menjadi 12% yang direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2025. Banyak warganet yang mempertanyakan apakah Indonesia dapat mengikuti jejak negara-negara Nordik dalam menciptakan kesejahteraan melalui sistem perpajakan yang lebih progresif.

Mewujudkan Pendidikan Gratis, Mungkinkah Indonesia Mengikuti Jejak Negara Nordik?

Pendidikan gratis di negara-negara Nordik memungkinkan semua warga negara, terlepas dari latar belakang ekonomi, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan akses pendidikan yang lebih baik, negara dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif.

Di sisi lain, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa Indonesia tidak dapat menerapkan kebijakan pendidikan tinggi gratis seperti negara-negara Nordik. Ia menjelaskan bahwa besaran tarif pajak di Indonesia jauh lebih rendah, dengan tarif pajak penghasilan yang berkisar antara 5% hingga 35%. Tarif maksimum 35% hanya berlaku bagi individu dengan penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun.

Mitos dan Fakta tentang Pajak

Sering kali, pajak dianggap sebagai beban yang memberatkan. Namun, penting untuk memahami bahwa pajak yang tinggi di negara-negara Nordik berbanding lurus dengan layanan publik yang berkualitas. Masyarakat di sana memiliki akses yang lebih baik terhadap kesehatan, pendidikan, dan berbagai layanan sosial lainnya. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat.

Pajak Nordik menjadi contoh menarik tentang bagaimana sistem perpajakan dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Meski Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menerapkan sistem serupa, penting untuk mengeksplorasi bagaimana peningkatan tarif pajak dapat digunakan untuk mendanai layanan publik yang lebih baik.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pajak, kita dapat mendorong diskusi yang lebih konstruktif tentang masa depan kesejahteraan di Indonesia. Dengan demikian, pajak bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan alat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.