Pejabat Kementerian di Bawah Kemenko Perekonomian Kumpul, Ini yang Dibahas

Jakarta, VIVA – Seluruh kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkumpul di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. Pada pertemuan ini juga tampak dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara hingga eselon I Kementerian Keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, dalam pertemuan itu dibahas mengenai anggaran tahun 2025 dan perubahan struktur Kementerian Lembaga (K/L) Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

"(Pembahasan) mengenai anggaran 2025 dan perubahan struktur dari masing-masing K/L. Nah, diharapkan struktur organisasi itu bisa selesai dan juga terkait dengan persiapan anggaran di bulan November," ujar Airlangga di kantornya, Kamis, 31 Oktober 2024.

Airlangga menyampaikan, agar seluruh K/L bisa segera menyesuaikan hingga menunggu regulasi mengenai Struktur Organisasi Tata Kelola (STOK).

"Jadi seluruh K/L diminta untuk segera menyesuaikan sambil menunggu regulasi mengenai SOTK. SOTK singkatan dari Struktur Organisasi Tata Kelola," jelasnya.

Adapun kementerian yang ada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata, dan investasi lain yang dianggap perlu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai mencari kantor untuk Kementerian Lembaga (K/L) baru di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang dipertimbangkan adalah kantor Barang Milik Negara (BMN)  yang tidak digunakan atau idle. 

Sri Mulyani mengatakan bahwa penggunaan kantor BMN, akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi. 

"Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle," kata Sri Mulyani dalam keterangannya Kamis, 24 Oktober 2024.