Ungkap Penambahan 10 Persen Saham RI di Freeport Berpotensi Gratis, Bahlil: Hasil Lobi
- Antara.
Jakarta, VIVA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan update terbaru terkait tambahan saham 10 persen dari PT Freeport Indonesia (PTFI) yang sedang berproses saat ini. Transaksi penambahan saham RI itu berpotensi diperoleh secara gratis.
Hal itu diungkapkan Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 31 Oktober 2024. Bahlil diketahui menjadi salah satu menteri yang dipanggil Presiden Prabowo, membahas ketahanan energi nasional.
"Saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis," kata Bahlil.
Potensi penambahan saham itu bisa diperoleh secara gratis, kata Bahlil, merupakan hasil dari lobi-lobi yang dilakukan. "Ya itu kan bahasa lobinya, (masa) gue harus lapor ke elo. Gimana kau," seloroh Bahlil kepada wartawan.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia
- VIVA.co.id/Edwin Firdaus
Saat ini Indonesia memegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen. Indonesia meminta tambahan 10 persen kepemilikan saham Freeport, sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI.
Bahlil menyampaikan saat ini pihaknya tengah menunggu hasil finalisasi dari PTFI. "Kemarin kita tahu bahwa smelter di Freeport lagi ada sedikit kejadian terbakar di asam sulfur, asam sulfatnya, jadi nanti mungkin begitu timnya sudah selesai, kita baru mulai bicara lagi tindak lanjutnya," kata Bahlil.
Tambang terbuka Grasberg yang sudah digali PT Freeport Indonesia. Kini operasional Freeport fokus ke tambang bawah tanah.
- VIVA/Fikri Halim
Dia meyakinkan bahwa perpanjangan IUPK PTFI akan berdampak baik bagi Indonesia."Insya Allah tahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya.
Lebih jauh Bahlil mengatakan, dirinya belum mengetahui apakah penambahan saham PTFI 10 persen akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat yang direncanakan dilakukan dalam waktu dekat.
"Saya belum tahu itu akan ikut menjadi pembahasan atau tidak. Tetapi pada prinsipnya ketika kunjungan Bapak Presiden ke Amerika, maka tugas kami dari kementerian teknis adalah menyiapkan segala sesuatu data yang dibutuhkan oleh Bapak Presiden untuk kemudian kami serahkan," ujarnya. (Ant)