Prabowo Mau Putihkan Utang, Anindya Bakrie: Kadin Buat Terobosan Bantu Petani dan Nelayan

Jakarta, VIVA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie mendukung program Presiden Prabowo yang ingin memutihkan utang 6 juta petani dan nelayan di Indonesia. Ia menegaskan Kadin akan berada di garis depan.

Hal tersebut diungkap Anindya Bakrie saat menghadiri acara HUT ke-14 Aliansi Kebangsaan di Jakarta Selatan, pada Selasa, 29 Oktober 2024.

“Kami mendengar bahwa Pak Prabowo salah satunya ingin sekali memberikan pengampunan kepada 6 juta nelayan dan juga petani dari kredit yang macet. Nah, ini menurut saya suatu hal yang kami dari Kadin merasa mesti ada di depan," ujar Anindya Bakrie.

Anindya menilai setiap petani atau nelayan yang merupakan pengusaha tak bisa memulai dari nol meski utangnya telah diputihkan. Ia akan membuat terobosan di Kadin untuk membantu para petani dan nelayan itu nantinya.

"Karena kami tahu sebagai pengusaha walaupun itu sudah disepakati dengan para kreditor, tidak serta-merta akan bisa membuat semuanya mulai dari nol lagi. Nah, tapi idenya sangat baik sekali karena dengan hal-hal seperti ini, apalagi dengan teknologi, dengan data, siapa tahu 6 juta pengusaha, tanda kutip petani dan nelayan, ini bisa juga tumbuh dan meminjam kembali mengembangkan usahanya. Nah, hal-hal inilah yang kami ingin sekali berfokus pada Kadin," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo yang menyebut Prabowo bakal menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi dasar hukum pemutihan utang jutaan petani dan nelayan itu.

Menurut Hashim, Menteri Hukum Supratman Andi Atgas masih menyiapkan Perpres tersebut. Prabowo kemungkinan menandatangani Perpres tersebut pekan depan. 

"Saya berharap minggu depan ya beliau (Prabowo) akan tanda tangan Perpres pemutihan. (Ada) 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru dan mereka dapat hak untuk pinjam lagi ke perbankan," kata Hashim di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Rabu, 24 Oktober 2024.

Adik Prabowo ini mengungkapkan, utang yang akan dihapus melalui Perpres tersebut adalah utang masa lalu, bahkan beberapa di antaranya adalah utang saat krisis moneter 1998 silam. Kendati penghapusan buku telah dilakukan, akan tetapi hak tagih dari bank tidak ikut dihapus. 

"Ternyata semua utang ini sudah dihapusbukukan sudah lama dan sudah diganti oleh asuransi perbankan, tetapi hak tagih dari bank belum dihapus," ujarnya.