Hilirisasi Nikel Dinilai Bisa Dongkrak Ekonomi RI Tumbuh 8 % hingga Lolos dari Middle Income Trap

Jakarta VIVA – Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya menegaskan, hilirisasi merupakan salah satu kunci Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen hingga keluar dari jebakan kelas menengah.

Hal tersebut ditegaskannya dalam diskusi diskusi bertajuk 'Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat'. Diskusi tersebut digelar oleh Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) hari ini.

"Hilirisasi adalah isu seksi yang akan meningkatkan penerimaan negara, menjawab tantangan ekonomi berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen agar kita bisa keluar dari middle income trap," ucapnya,” ujar Bambang yang merupakan Fraksi Golkar di Jakarta, jumat, 25 Oktober 2024.

Bambang menyebut, dalam disertasi S3 Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga menyinggung tata kelola nikel di Indonesia. Hal itu juga menunjukkan bahwa hilirisasi khususnya nikel merupakan langkah yang penting dilakukan.

"Tentunya bagian yang terpenting dari mineral yang cukup tinggi produksi dari Indonesia adalah nikel,” tambahnya.

Dia berharap, program hilirisasi dapat memberikan nilai tambah kepada perekonomian secara keseluruhan, serta meningkatkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam mengawal hilirisasi nikel yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dilanjutkan dalam kabinet Prabowo Subianto dipastikan akan dikawal. 

"Saat ini salah satu isu yang terpenting adalah bagaimana penerimaan negara itu dari sektor mineral ini meningkat," ungkap Bambang.

"Nah ini saya pikir sesuatu hal yang cukup menarik untuk kita bahas hari ini dan mudah-mudahan diskusi kitayang diinisiasi oleh BSNPG mudah-mudahan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran baru atau mungkin masukan-masukan yang konstruktif nantinya yang akan kita sampaikan kepada pemerintahan terkhusus Menteri ESDM," tutupnya.