5 Kementerian di Bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ada lima kementerian teknis di bawah koordinasinya dalam menjalanjan tugas.

Hal tersebut ditegaskanAHY seusai Serah Terima Jabatan dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni kepada Ossy Dermawan di Jakarta, Senin malam.

"Ada lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini," kata AHY, Senin, 21 Oktober 2024.

AHY menjabarkan, lima kementerian yang berada di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pertama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kedua, Kementerian Pekerjaan Umum (PU); ketiga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Yang ke empat Kementerian Transmigrasi dan yang kelima Kementerian Perhubungan. Itu yang ada di bawah koordinasi kami," tambahnya.

Menurut AHY, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah kementerian baru yang dibentuk dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2029. Karenanya pembentukan struktur dan kewenangan Kemenko ini masih dalam tahap penyempurnaan.

Selain itu, AHY mengungkapkan pihaknya juga sedang menentukan lokasi fisik kantor kementerian baru tersebut. Semua elemen penting terkait Kemenko Infrastruktur akan ditata untuk memastikan efisiensi kerja.

"Jadi memang masih diolah terus struktur organisasinya, kewenangannya, atau otoritasnya. Termaksud juga secara fisik, di mana kami akan berkantor dan lain sebagainya," jelasnya.

Mengenai fokus utama kementeriannya, AHY menekankan pada penyelesaian proyek infrastruktur yang sudah hampir rampung di berbagai wilayah. Proyek-proyek ini dianggap prioritas agar segera bisa diselesaikan tanpa kendala. Kerja kementeriannya akan memastikan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tepat sasaran.

Salah satu contohnya adalah pembangunan waduk, pihaknya akan memastikan bahwa waduk yang dibangun harus berdampak langsung pada peningkatan produksi pertanian di sekitar wilayah tersebut. Selain integrasi, AHY juga menegaskan bahwa manfaat dari pembangunan infrastruktur harus dirasakan oleh masyarakat luas. Kementeriannya akan berfokus pada efisiensi dan dampak positif yang meluas.

"Jadi inilah yang harus ditata dengan baik ke depan," kata AHY. (Ant)