Dibentuk Gus Dur 25 Tahun Silam, Intip Sejarah DEN yang Kini 'Dibangkitkan' Prabowo Dinahkodai Luhut

Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengangkat dan melantik Luhut Binsar Panjaitan, sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya.

Nantinya, DEN akan diisi oleh para ekonom Tanah Air, yang akan bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program prioritas ekonomi di Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa berjalan dengan baik.

"Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo, sebagai economic think thank yang akan di isi oleh para pakar ekonomi," kata Luhut dikutip dari Instagram @luhut.pandjaitan, Senin, 21 Oktober 2024.

Dengan penugasan Prabowo kepada Luhut untuk menjadi Ketua DEN, maka Prabowo pun dinilai telah membangkitkan kembali lembaga yang pernah dibentuk 25 tahun silam oleh Presiden Abdurrahan Wahid alias Gus Dur, melalui Keputusan Presiden No.144 Tahun 1999. Kala itu, Gus Dur selaku Presiden RI membentuk DEN dengan tujuan untuk membenahi perekonomian nasional, yang sempat amburadul pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998.

Guna menjalankan lembaga tersebut, Gus Dur pun menunjuk Ekonom Emil Salim sebagai ketua, Subiakto Tjarawerdaya sebagai wakil ketua, dan Sri Mulyani Indrawati sebagai sekretaris. Kemudian, sejumlah ekonom kawakan beserta para perwakilan dunia usaha pun turut diajak untuk menjadi punggawa DEN. Misalnya seperti ekonom Anggito Abimanyu, Boediono, H.S Dilon, dan pengusaha ternama seperti T.P Rachmat dan Alim Markus yang kala itu juga turut memperkuat DEN.

Tujuan DEN pertama yakni untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi, sebagai masukan bagi nasehat kepada Presiden untuk saran tindakan lanjutnya. Kedua, Menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat, untuk diajukan kepada Presiden. Ketiga, melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden, yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional (Keppres No. 144 tahun 1999). 

Namun, sayangnya umur DEN sebagai lembaga negara tidak berlangsung lama. Sebab, kehadiran DEN dianggap memicu ketegangan antara Gus Dur dan Megawati. Politisi PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat, dalam Politik dan Ideologi PDI Perjuangan 2000-2009 (2024), menceritakan mengenai polemik tersebut.

Di dalamnya dijelaskan bahwa Megawati marah karena kehadiran DEN dinilai mencampuri tugas-tugas Kwik Kian Gie, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesia (1999-2000).

Sebab, Gus Dur dianggap telah mengintervensi pekerjaan di ranah ekonomi oleh Kwik yang merupakan kader PDIP, sehingga Kwik mengundurkan diri dari kabinet pada 10 Agustus 2000 diikuti pembubaran DEN melalui Keppres No. 122.

Sejak saat itu, DEN kemudian lenyap dan seakan dilupakan begitu saja oleh setiap era pemerintahan presiden Indonesia, hingga akhirnya diaktifkan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putihnya.