BP2MI Jadi Kementerian Penempatan Migran di Era Prabowo, Wamenaker Beberkan Tujuannya

Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor memastikan, Pemerintahan Prabowo Subianto masih akan tetap memiliki Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kemnaker tidak digantikan dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana rumor yang santer beredar.

Dia menjelaskan, nantinya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang ada saat ini akan berubah menjadi Kementerian Penempatan Migran Indonesia sebagai tandem dari Kemenaker dalam menjalankan tugasnya.

"(Kemenaker) masih ada. BP2MI itu nanti ditingkatkan menjadi Kementerian Penempatan Migran Indonesia," kata Afriansyah di acara peluncuran Program 'Fasilitas Pembiayaan Khusus PMI untuk Bekerja ke Jepang' di Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024.

Dia menjelaskan, kementerian baru yang kabarnya akan dipimpin oleh politisi PKB, Abdul Kadir Karding itu, nantinya akan berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal penempatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

Karenanya, Afriansyah pun menilai bahwa program Fasilitas Pembiayaan Khusus PMI untuk Bekerja ke Jepang, sebagaimana yang disepakati dalam nota kesepahaman (MoU) antara PT Mariku AIC Indonesia dengan KSP Arta Niaga tersebut, dinilai sangat penting dalam meningkatkan daya saing para PMI yang bakal bekerja di Jepang.

Sebab, menurutnya saat ini Jepang merupakan sebuah negara besar dengan jumlah penduduk dan angkatan kerja yang minus. Sementara, Indonesia merupakan negara dengan bonus demografi, dan penduduk produktif yang jumlahnya sangat besar.

Karenanya, Afriansyah meyakini bahwa Pemerintahan Prabowo nanti akan menyinergikan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk meningkatkan kualitas PMI agar bisa bekerja di luar negeri dengan kesempatan kerja yang lebih luas.

"Untuk berkolaborasi menciptakan SDM yang tangguh, yang handal, yang punya potensi dan kompetensi. Sehingga mereka bisa kita didik," ujar Afriansyah.

Terlebih, lanjut Afriansyah, para calon PMI yang mengikuti program fasilitas pembiayaan khusus untuk bekerja ke Jepang itu, memang memiliki beragam skill di sejumlah sektor formal. Misalnya seperti di bidang pengolahan makanan, pertanian, restoran, konstruksi, dan lain sebagainya.

"Jadi di berbagai daerah, ini yang harus kita kembangkan. Ini link and match-nya sama dengan perluasan kesempatan kerja," ujarnya.