Bos OVO Usul Program Makan Bergizi Gratis Pakai Model Kartu Prakerja, Begini Penjelasannya

Jakarta, VIVA – Presiden Direktur PT Visionet Internasional (OVO) Karaniya Dharmasaputra mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintahan Prabowo-Gibran, diimplementasikan menggunakan model bisnis yang digunakan Kartu Prakerja.

Karaniya menjelaskan, model yang dimaksud yaitu dengan menggunakan skema kemitraan publik-swasta atau public private partnership (PPP). Kemudian juga dengan pemanfaatan ekosistem teknologi digital sebagaimana telah diterapkan program Kartu Prakerja.

"Saya pikir, kalau kita kembali mengadopsi model seperti Prakerja, yang mana memungkinkan skema kemitraan publik-swasta, kemudian memanfaatkan teknologi dan ekosistem digital yang sudah dimiliki oleh ekosistem sektor swasta kita, saya pikir itu akan sangat membantu keberhasilan program ini (Makan Bergizi Gratis)," kata Karaniya dalam acara Financial Inclusion Week 2024 secara virtual di Jakarta, Rabu, 16 Oktobber 2024.

Program MBG yang menargetkan pemberian makanan kepada sekitar 15 juta anak di seluruh Indonesia itu pun menurutnya, memiliki beberapa tantangan besar. Salah satunya adalah terbatasnya ruang fiskal pemerintah dengan anggaran yang dialokasikan dari APBN 2025 sebesar Rp71 triliun. Karena itu, tata kelola yang baik serta memitigasi adanya korupsi harus jadi perhatian.

Dia pun menjabbarkan beberapa alasan mengapa pemanfaatan teknologi dan tata kelola Prakerja cocok untuk diterapkan ke dalam program Makan Bergizi Gratis. Pertama, mempertimbangkan cakupan skala program yang luas, dengan distribusi makanan gratis lima hingga enam hari dalam seminggu di seluruh Indonesia, tentu implementasinya memerlukan kesiapan teknologi yang sudah matang.

Pemanfaatan ekosistem teknologi dapat dimanfaatkan untuk sistem pelaporan, wadah bagi umpan balik (feedback), hingga mencegah adanya praktik korupsi. Kedua, menurut Karaniya, penerapan model program Kartu Prakerja mampu membuka potensi ekonomi yang bisa didapat melalui kolaborasi dengan sektor swasta.

"Saat ini, di ekosistem ekonomi digital Indonesia, terdapat sekitar 5 juta UMKM yang fokus pada sektor makanan dan minuman (F&B), serta setidaknya 4 juta pekerja gig, termasuk pengemudi layanan ride-hailing (ojek daring/ojol)," jelasnya.

Yang ketiga lanjut dia, memaksimalkan ekosistem teknologi dapat mengurangi kebutuhan belanja modal (CAPEX) dan belanja operasional (OPEX) pemerintah. Hal ini juga didukung keterlibatan sektor UMKM.

"UMKM di bidang makanan dan minuman sudah memasak setiap hari dan menjalankan bisnis mereka. Dengan menggandeng mereka, pemerintah tidak perlu membangun dapur sentral (central kitchen) baru di seluruh negeri, yang bisa menghemat anggaran secara signifikan," terangnya.

Karaniya menyatakan keyakinannya bahwa banyak perusahaan teknologi di Indonesia yang bersedia mendukung program ini dengan skema berbasis biaya saja, tanpa mengejar keuntungan.

"Saya sudah berbicara dengan beberapa pemimpin perusahaan teknologi di Indonesia, dan hampir semuanya siap mendukung program ini," sebutnya.(Ant)