Sistem Ekonomi Pancasila: Mendorong Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan di Indonesia

VIVA – Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam hal ketidakmerataan ekonomi dan keberlanjutan. Meskipun pertumbuhan ekonomi terus berjalan, kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar.

Ketidakmerataan ini tidak hanya mengancam pertumbuhan ekonomi tetapi juga menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Persaingan yang tidak sehat antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan usaha besar semakin memperburuk kondisi ini.

Ekonomi Pancasila hadir sebagai solusi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan fokus pada prinsip-prinsip yang menekankan pemerataan, kolaborasi, dan keberpihakan terhadap UMKM, Ekonomi Pancasila menawarkan jalan keluar untuk membangun ekosistem perekonomian yang adil dan inklusif.

Dengan demikian, implementasi Ekonomi Pancasila diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apa itu Ekonomi Pancasila?

Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Emil Salim pada tahun 1967. Sejak itu, pemikiran mengenai sistem ekonomi ini terus berkembang, dengan fokus pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perekonomian.

Ekonomi Pancasila menekankan pentingnya peran negara dalam mengelola sumber daya untuk kesejahteraan rakyat, sambil memberikan ruang bagi sektor swasta untuk berkembang.

Prinsip dasar dari ekonomi ini adalah bahwa ekonomi harus dikelola dengan memperhatikan kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir orang. Dalam konteks ini, kebijakan publik dan regulasi pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara berkeadilan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada Maret 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta atau 99% dari total unit usaha. UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB, yaitu 61,07% atau sekitar Rp8.573,89 triliun, serta menyerap 97% dari total tenaga kerja dan menghimpun 60,42% dari total investasi di Indonesia.

Namun, meskipun UMKM memiliki kontribusi yang besar, mereka sering kali menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap sumber daya dan dukungan pemerintah. Oleh karena itu, perhatian dan dukungan terhadap sektor UMKM sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang adil dan inklusif. Pemberian bantuan, baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan, maupun akses pasar, dapat meningkatkan daya saing UMKM.

Prinsip-Prinsip Sistem Ekonomi Pancasila

Ada lima prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan sistem ekonomi Pancasila:

1. Kepemilikan Umum

Prinsip ini menyatakan bahwa sumber daya alam dan kekayaan negara seharusnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ini memastikan bahwa kekayaan tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi memberikan manfaat luas bagi seluruh rakyat.

Penguasaan negara terhadap sumber daya juga menghindarkan terjadinya eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan masyarakat luas.

2. Keadilan Sosial

Prinsip keadilan menekankan pada distribusi kekayaan yang merata di antara semua lapisan masyarakat. Dalam sistem ekonomi Pancasila, penting untuk menghindari kesenjangan yang terlalu besar antara kaya dan miskin.

Pemerintah berperan penting dalam mengatur distribusi kekayaan agar lebih adil. Melalui kebijakan yang pro-rakyat, diharapkan setiap individu dapat memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya ekonomi.

3. Kerakyatan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi menjadi hal yang krusial. Dalam sistem ini, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.

Hal ini dilakukan melalui mekanisme perwakilan dan musyawarah, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan rakyat. Dengan demikian, masyarakat merasa memiliki andil dalam pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadi objek kebijakan.

4. Keseimbangan

Ekonomi Pancasila menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Dalam implementasinya, kegiatan ekonomi tidak boleh hanya fokus pada pertumbuhan semata, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pendekatan ini membantu mencegah kerusakan lingkungan yang sering terjadi akibat eksploitasi sumber daya yang tidak terencana.

5. Kebersamaan

Prinsip kebersamaan mendorong semangat gotong royong dan kerjasama antara pelaku ekonomi, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dengan saling membantu, diharapkan dapat tercapai tujuan bersama dalam membangun ekonomi yang berkualitas.

Dalam konteks UMKM, kolaborasi antara usaha kecil dan menengah dengan sektor besar sangat penting untuk menciptakan sinergi yang dapat memperkuat posisi tawar UMKM.

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem Ekonomi Pancasila adalah fondasi penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sistem ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Penguasaan Negara terhadap Hajat Hidup Orang Banyak

Negara menguasai sumber daya yang penting untuk kepentingan masyarakat luas, seperti tambang, energi, dan hasil pertanian. Penguasaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua rakyat mendapatkan manfaat dari kekayaan alam yang ada.

2. Sinergi antara Pemerintah dan Swasta

Pemerintah dan swasta harus saling mendukung untuk membangun perekonomian yang kuat. Peran negara penting dalam mengatur dan memberikan ruang bagi sektor swasta untuk berkembang. Melalui regulasi yang tepat, diharapkan terjadi harmonisasi antara kepentingan publik dan privat.

3. Rangsangan Ekonomi, Sosial, dan Moral

Kegiatan ekonomi perlu didorong oleh rangsangan yang bersifat ekonomi, sosial, dan moral. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

4. Prioritas pada Perekonomian yang Tangguh

Kebijakan pembangunan ekonomi harus fokus pada menciptakan perekonomian nasional yang tangguh, memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini melibatkan perlindungan terhadap industri lokal dan pemberdayaan UMKM.

Kesimpulan

Ekonomi Pancasila menawarkan jalan bagi Indonesia untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila, seperti kepemilikan umum, keadilan sosial, kerakyatan, keseimbangan, dan kebersamaan, Indonesia dapat menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.

Melalui penerapan Ekonomi Pancasila, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan, serta memperkuat posisi negara di kancah global. Dengan demikian, semua elemen masyarakat berperan aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih baik untuk bangsa.