10 Tahun Memimpin, Jokowi Bangun Ribuan Kilometer Jalan di Papua

Jakarta, VIVA – Dalam rentang 10 tahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil melanjutkan pembangunan di Papua. Hal ini dilakukan demi mendukung aksesibilitas dan pembangunan yang lebih merata di timur Indonesia.

Salah satu capaian terbesar di 10 tahun Jokowi adalah pembangunan Jalan Trans-Papua, yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Bahkan, dalam upaya membangun jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 Km itu, pemerintahan Jokowi telah sukses membangun jalan yang telah tembus lebih dari 3.446 km, dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 km, belum teraspal 1.712 km, dan belum tembus 16 km.

Dalam dokumen berjudul "Jalan di Indonesia: dari Sabang Sampai Merauke" yang disusun tim peneliti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tujuan pembangunan Jalan Trans-Papua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, dengan meningkatkan akses serta konektivitas antar wilayah sehingga dapat membuka daerah yang terisolasi.

Sebab, sebelum adanya jaringan jalan, koneksi antarwilayah di Papua harus mengandalkan transportasi udara, yang mengakibatkan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok. Selain itu, pembangunan Trans-Papua juga diharapkan dapat mengurangi indeks kemahalan, mengurangi angka kemiskinan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Karena pada 2004 silam, total panjang jalan nasional di Papua tercatat hanya 2.303,16 Km.

Karenanya, Presiden Jokowi pun menginisiasi pembangunan jalan Trans-Papua sepanjang 3.535 Km pada tahun 2015, yang terbagi di dua provinsi. Yakni di Provinsi Papua sepanjang 2.465 Km dan Papua Barat sepanjang 1.070 Km.

Dengan capaian-capaian pembangunan di Jalan Trans Papua tersebut, saat ini fokus pemerintah berada di ruas Jayapura-Wamena, yang ditargetkan rampung sebelum berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Oktober 2024 ini.

Panjang jalan Trans Papua dari Jayapura ke Wamena yakni sepanjang 575 Km, melewati dua kabupaten yaitu Keerom dan Yalimo. Biaya untuk menggarap proyek ini pun diketahui sangat besar. Sebagai perbandingan, nilai investasi proyek Trans-Papua khusus segmen Mamberamo-Elelim sepanjang 51,4 Km saja, biayanya mencapai Rp 3,3 triliun dengan masa konsesi mencapai 15 tahun. Adapun skema pengembalian investasi melalui availability payment atau pembayaran secara berkala, dari Menteri/Kepala Lembaga kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur.

Yang terbaru, Kementerian PUPR pun kembali melakukan Penandatanganan Perjanjian Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim di Provinsi Papua Pegunungan, pada Rabu, 3 Juli 2024 silam.

Proyek Trans Papua itu akan dikerjakan oleh pemerintah bersama dengan PT Hutama Mambelim Trans Papua (HMTP) dengan nilai investasi mencapai Rp 3,3 triliun. HMTP merupakan konsorsium antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan jalan ini telah dicita-citakan sejak era pemerintahan Presiden Soeharto awal 1980-an. Jalan ini akan menghubungkan Jayapura-Wamena, terutama untuk logistik sehingga dapat mengurangi tingkat kemahalan barang dan jasa.

"Saya yakin dengan KPBU, Insya Allah, jalan ini akan segera terwujud sehingga tingkat kemahalan barang dan jasa di Wamena dapat diturunkan dan kesejahteraan di Papua dan Papua Pegunungan dapat segera terwujud," kata Basuki dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis, 3 Oktober 2024.

Pembangunan segmen Mamberamo-Elelim sepanjang 50,14 km ini merupakan bagian dari ruas Jayapura-Wamena pada Jalan Trans Papua. Lingkup pembangunannya meliputi pembangunan jembatan, 1 unit pelaksana penimbangan bermotor, penanganan lereng dan tebing, serta O&M selama masa layanan.

Sedangkan bentuk kerja sama proyek KPBU ini adalah Design-Build- Finance-Operate-Maintenance-Transfer dengan masa kerja sama selama 15 tahun, terdiri atas 2 tahun masa konstruksi dan 13 tahun masa layanan, dengan pengembalian investasi melalui skema Availability Payment (AP).

Secara keseluruhan, pembiayaan sebesar Rp 3,3 triliun untuk pembangunan ini bersumber dari penjaminan pemerintah dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII. Basuki pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Keuangan, PT PII, dan PT HMTP yang telah bersedia membantu mewujudkan pembangunan jalan ini.

"Terima kasih atas semangat kita bersama. Selamat bekerja, dan jangan main-main dengan KPBU ini," ujarnya.

Sementara untuk pembangunan bandara di Papua, pada era pemerintahan Jokowi terdapat 10 bandara yang tengah dalam proses dan sudah rampung pembangunannya. Masing-masing yakni enam bandara di Provinsi Papua yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah.

Sementara empat bandara di Provinsi Papua Barat yaitu Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fak-fak.