Kucuran Dana SMF untuk KPR FLPP Naik 9,67 persen, Dukung Penyediaan Hunian Layak yang Terjangkau

Bandar Lampung, VIVA - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebagai alat fiskal pemerintah (fiscal tools) menggelontorkan dana untuk pembiayaan KPR FLPP sebanyak Rp 24,07 triliun terhitung sejak 2018 sampai dengan Juni 2024. Pada semester I-2024, porsinya meningkat 9,67 persen year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2023.  

Kinerja porsi 25 persen pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada tahun paruh pertama 2024 mencapai Rp 2,43 triliun setara dengan 654.430 unit rumah. Angka ini menunjukkan bahwa SMF telah menyalurkan dana dengan multiplier 2,58 kali dari Penyertaan Modal Negara (PNM) yang diterima khusus untuk FLPP yaitu sebesar Rp9,33 triliun. 

"Ini merupakan upaya perseroan dalam berkontribusi terhadap pengurangan beban fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mendorong akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni yang terjangkau,” ucap Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo saat konferensi kinerja SMF Semester I-2024 di Bandar Lampung, Minggu 29 September 2024.

SMF berusaha mengoptimalkan ketersediaan dana melalui penerbitan obligasi untuk mendukung target penyaluran pembiayaan perumahan. Perseroan memastikan pendanaan yang lebih efisien dengan bunga kompetitif, dan memperkuat sektor perumahan di Indonesia. 

Hingga Semester I 2024, SMF telah menerbitkan obligasi sebanyak enam kali dengan total nilai Rp 7,68 triliun, termasuk social bonds sebesar Rp3,5 triliun untuk pendanaan KPR FLPP. Dengan demikian, dari awal penerbitan surat utang tahun 2009 sampai dengan Juni 2024 telah dilakukan 63 kali penerbitan yang secara total sejumlah Rp64,95 triliun.

Terdiri dari 50 kali penerbitan obligasi/sukuk (penawaran umum) sebesar Rp60,16 triliun, 12 kali Medium Term Notes (Penawaran terbatas) sebesar Rp4,67 triliun (termasuk di dalamnya penerbitan Sukuk Mudharabah SMF I melalui penawaran terbatas), dan satu kali penerbitan Surat Berharga Komersial sebesar Rp120 miliar.

Ke depan, SMF berencana untuk menerbitkan surat utang atau sukuk tambahan, baik konvensional maupun berbasis sosial, dengan memperhatikan kondisi pasar dan suku bunga. 

Melalui program Tanggung Jawab Sosial, perseroan turut mendukung pengentasan backlog kelayakan hunian di Indonesia. SMF mengadakan program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh senilai Rp36,4 miliar untuk 521 rumah di 24 wilayah di Indonesia yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. 

SMF sebagai Sekretariat Ekosistem Perumahan secara aktif melakukan kajian dan memberikan masukan kebijakan untuk meningkatkan pembiayaan perumahan. Salah satunya melalui penyusunan policy paper yang merupakan hasil kolaborasi SMF Research Institute bersama Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemenko Perekonomian. 

Policy Paper tersebut menghasilkan rekomendasi beberapa intervensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sektor perumahan, di antaranya seperti program perumahan yang tersegmentasi, pembiayaan bagi pekerja informal, Asset Recycling, serta peningkatan peran Pemerintah Daerah. SMF juga turut mendukung Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP).

Ananta menuturkan program IGAHP merupakan inisiasi Kementerian PUPR yang dimandatkan kepada SMF. Nantinya, perseroan berperan sebagai penyediaan pembiayaan perumahan hijau dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menyalurkan Dana Hibah dari Build Change sebesar US$50.000 untuk pilot project IGAHP bersama BPR Nusamba Cepiring di Kendal, Jawa Tengah dan BPRS Patriot Bekasi, Jawa Barat.