Media Asing Sebut Indonesia Perlu Melakukan Reformasi Ekonomi jika Ingin Jadi Negara Maju

Jakarta, VIVA – Media asing menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil membukukan PDB melampau rata-rata global. Ini saja tidak cukup membawa Indonesia ke dalam jajaran negara maju dan menilai pentingnya melakukan reformasi ekonomi lebih luas. 

Indonesia mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan sebesar 5 persen yang mana rerata global hanya di level 2 persen. Bangkitnya ekonomi Indonesia yang notabene sebagai negara berkembang seolah menjadi kisah sukses di Asia.

Media asal Amerika Serikat, CNBC menuliskan, lonjakan PDB Indonesia belum dapat memberikan kontribusi berarti untuk mencapai gelar sebagai negara berpenghasilan tinggi. Ambisi ini termasuk visi mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045 yang bertepatan usia ke-100 tahun.

Di momen satu abad itu, Indonesia ingin mengubah negara ini mempunyai tenaga kerja terampil dengan upah tinggi yang harapannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Sebagaimana pandangan yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, terkait fokus berinvestasi terhadap sumber daya manusia (SDM).

"Kita (Indonesia) harus berinvestasi lebih banyak dalam sumber daya manusia," ujar Menteri Sri Mulyani yang dikutip dari CNBC pada Jumat (27/9/2024).

Temuan IMF sejalan dengan menteri keuangan. Lembaga yang berpusat di Washington itu mengatakan, mencapai status negara berpendapatan tinggi akan memerlukan reformasi struktural di bidang ekonomi yang luas dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menjaga stabilitas ekonomi yang telah dibangun.

Perpajakan dan reformasi ketenagakerjaan yang memudahkan perusahaan untuk merekrut dan memecat pekerja dari  bagian strategis rekayasa ekonomi Indonesia dinilai memberikan pengaruh positif. 

“Itu adalah langkah berguna ke arah yang benar,” ujar Ekonom senior di Capital Economics, Gareth Leather.

Lebih lanjut, Menkeu Sri Mulyani berharap reformasi ekonomi juga mampu menghindari Indonesia dari "jebakan pendapatan menengah”. Situasi di mana pembangunan ekonomi mandek karena merosotnya pendapatan di kalangan kelas menengah sehingga tidak bisa melaku menjadi negara berpenghasilan tinggi.

 “Banyak upaya pemerintah, termasuk anggaran fiskal kita, dialokasikan secara signifikan untuk pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial,” katanya.

Leather cukup optimis Indonesia mampu menjadi negara berpenghasilan tinggi meskipun tidak akan pernah menjadi seperti China. Dengan catatan ekonomi negara ini tumbuh konsisten di level 5-6 persen selama dekade tahun berikutnya.  

Sementara itu, Indrawati tetap berhati-hati karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan meski sudah berhasil mencapai beberapa target. Ini selaras dengan penilaian Leather. 

“Indonesia masih melakukan beberapa kesalahan. Infrastrukturnya tidak bagus dan korupsi tetapi sudah menuju ke arah yang benar,” imbuh Leather.

Laporan Dana Moneter Internasional (IMF) pada bulan Agustus yang menggarisbawahi cita-cita di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo meningkatkan PDB. Di antaranya program hilirisasi, membangun tenaga kerja terampil untuk bersaing di era digital, dan mempercepat pembangunan infrastruktur sampai perombakan kelembagaan. 

Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mulai berkantor pada bulan Oktober berjanji akan melanjutkan ambisi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi. Termasuk melakukan reformasi ekonomi.