Perundingan IEU-CEPA Berlarut-larut, Menko Airlangga Tegaskan RI Ada Batasnya

Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah Indonesia sudah enggan berlama-lama dalam perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif RI-Uni Eropa (IEU-CEPA), dengan pihak Komisi Uni Eropa.

Menurutnya, pemerintah Indonesia memiliki batasan dalam hal menanti kepastian hasil perundingan IEU-CEPA, yang telah berlangsung selama 19 kali sejak 18 Juli 2016 silam.

"IEU-CEPA ini perundingannya sudah yang ke-19. Nanti saya akan tegaskan, kalau Eropa terus pindah gawangnya, ya ada batasnya," kata Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Hal senada sebelumnya juga diungkapkan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas. Dia menegaskan, pemerintah tak akan segan meninggalkan perundingan IEU-CEPA, apabila Komisi Uni Eropa masih banyak menuntut dalam perundingan terkait kesepakatan dagang tersebut. Bahkan, Zulhas menargetkan IEU-CEPA harus selesai pada akhir bulan September 2024, karena hampir semua komoditas yang diinginkan pemerintah telah mencapai kata sepakat.  

"Kalau tidak kelar bulan ini, mau apa lagi yang dibicarakan?" kata Zulhas saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa, 24 September 2024.

Apabila kesepakatan itu tidak juga rampung di akhir September ini, Zulhas mengaku pemerintah akan memilih untuk memperluas pasar perdagangan Indonesia dengan negara-negara lainnya di dunia.

"Pemerintah punya banyak pilihan pasar lain selain Eropa kok. Misalnya seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara," ujarnya.

Diketahui, perundingan IEU-CEPA disebut-sebut terhambat karena adanya pergantian kabinet di lingkup Uni Eropa. Hal itu membuat mereka mengganti pihak negosiator yang sebelumnya berhubungan dengan perwakilan Indonesia, sehingga sejumlah persyaratan pun kembali berubah. Di mana, ada tiga isu utama yang diminta untuk segera diselesaikan.

Pertama, pihak Uni Eropa menginginkan Indonesia melonggarkan kebijakan impor bagi produk-produk yang berasal dari Eropa. Kedua, terkait kebijakan pembatasan ekspor berupa pengenaan bea keluar, serta ketiga mengenai perpajakan digital.

“Ada tiga isu utama yang mereka dorong, yaitu mereka ingin agar masalah impor itu segera dipermudah di Indonesia, kemudian mereka masih berkeras mengenai biaya bea keluar, dan juga mereka masih berkeras mengenai perpajakan digital, transmisi digital. Kita minta menunggu WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), mereka tidak mau," kata Airlangga dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 di Jakarta, Senin, 23 September 2024.