Di Singapura, Ketum Kadin Anindya Bakrie Beberkan Komitmen RI Pacu Hilirisasi

Jakarta, VIVA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya N. Bakrie membeberkan komitmen Indonesia untuk memacu hilirisasi. Di masa pemerintahan Prabowo nanti, Anindya menjelaskan bahwa Indonesia ingin mendongkrak nilai tambah dalam perekonomian yang jauh lebih besar dari sebelumnya.

Pemerintahan yang baru juga ingin meningkatkan PDB per kapita untuk semua lapisan masyarakat.

Anindya menegaskan, sebagai perusahaan rintisan yang telah berusia 82 tahun, Bakrie Group dan jutaan perusahaan lainnya di Tanah Air sangat bersemangat untuk menyambut berjalannya pemerintahan Prabowo Subianto tersebut.

"Kami menantikan pemerintahan Pak Prabowo, karena salah satu fokusnya adalah hilirisasi (sumber daya) mineral-mineral penting," ujarnya dalam sesi wawancara khusus dengan stasiun televisi CNBC di Singapura, Rabu, 18 September 2024.

Anindya juga sangat yakin Indonesia bisa memacu hilirisasi nikel pada proyek-proyek nikel yang ada di Tanah Air. Meski demikian, Dia menekankan perlunya langkah-langkah cerdas yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, guna menyeimbangkan Timur dan Barat dalam sektor tersebut sambil melihat perkembangan konstelasi geopolitik global terkini.

"Saya pikir itu sangat mungkin, tetapi kita perlu melakukannya dengan cerdas. Karena saya pikir untuk dapat menyeimbangkan antara Timur dan Barat selalu menjadi strategi geopolitik Indonesia," kata Anindya.

Dia menegaskan, secara konstitusional Indonesia harus netral, non-blok, dan lain sebagainya. Namun secara ekonomi, menurutnya Indonesia tentu memiliki semua potensi untuk juga bisa mengekspor mineral penting yang sedang diproses, dan nilai tambah yang dilakukan di Indonesia ke pihak Barat.

"Jadi misalnya, dalam grup kami (Bakrie Group), sekitar satu setengah tahun yang lalu kami meluncurkan konsorsium yang disebut Konsorsium Nol Bersih Indonesia, dengan banyak perusahaan di Barat," ujarnya.

Dia menjelaskan, ide dari peluncuran Konsorsium Nol Bersih Indonesia itu adalah untuk memastikan bahwa dunia dapat melihat rantai pasok yang aman, terjamin, dan berkelanjutan dari Indonesia. Namun untuk melakukan hal itu, Anindya menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan tiga hal.

"Pertama, tentu saja, modal. Yang kedua, teknologi, yang terkadang mungkin tidak tersedia di satu bagian dunia. Namun yang ketiga adalah pengaturan perdagangan bebas yang lebih baik," kata Anindya.

Ketika ditanya apakah menurutnya pemerintahan Prabowo akan mampu mencapai kesepakatan perdagangan bebas dengan Amerika Serikat, Anindya pun mengaku optimistis bahwa hal itu akan bisa tercapai.

Menurutnya, kapasitas Prabowo sangat memungkinkan untuk terwujudnya hal tersebut, melalui peluang secara geopolitik untuk menunjukkan Indonesia sebagai pemimpin negara-negara di belahan bumi selatan dan pemimpin Asia Tenggara. Juga, sekaligus sebagai faktor penyeimbang antara Timur dan Barat, yang saat ini dibutuhkan oleh dunia.

"Dan melihat rekam jejaknya Pak Prabowo dalam membangun diplomasi di masa lalu, termasuk sebagai Menteri Pertahanan, saya rasa kita tidak bisa berkata apa-apa selain optimis tentang apa yang bisa dia lakukan," ujarnya.