Menteri Pertanian Wanti-wanti Calo Proyek ke Jajarannya

Jakarta, VIVA – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengingatkan kepada seluruh pejabat dan jajaran pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian untuk tidak melakukan korupsi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini seiring dengan adanya aduan kepadanya terkait calo/broker pengadaan barang.

Menteri Amran mengancam jika ada yang terbukti ‘main-main, maka akan langsung dicopot dan diproses ke aparat penegak hukum.

“Saya memerintahkan kepada Inspektur Jenderal (Irjen) untuk melaporkan ke aparat penegak hukum terkait pengaduan yang saya terima, bahwa ada orang (calo/broker) yang menjanjikan kepada calon penyedia untuk memperoleh pengadaan di Kementan harus menyetor 15-20% dari nilai kontrak," ujar Amran dikutip pada Minggu, 8 September 2024.

Sebelumnya, Inspektorat Jenderal telah memeriksa pihak-pihak yang terkait pengaduan dan hasil pemeriksaan diduga kuat ada unsur pidana umum dan pidana khusus. 

“Saya telah memerintahkan Irjen untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait pengaduan masyarakat yang saya terima sebelum dilaporkan kepada aparat penegak hukum," kata dia.

Menurut Amran, harga diri dan martabat Kementerian Pertanian harus dikembalikan seperti lima tahun lalu. Tepatnya, pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018.

Saat itu, Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Amran mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Kementerian, Lembaga, dan Organisasi Pemerintah Daerah (KLOP) terbaik kategori Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Setyo Budi menambahkan bahwa dalam penegakan integritas dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian, perlu upaya penindakan untuk memberikan efek jera.

“Saya berprinsip bahwa untuk memberantas korupsi, akan lebih efektif jika dengan melakukan penindakan. Melaporkan calo pengadaan di lingkungan Kementan kepada aparat penegak hukum merupakan bagian penindakan, dengan harapan memberikan shock terapy (efek jera) kepada yang lain. Kita perlu mengembalikan kepercayaan publik pasca ‘badai’ kasus hukum di KPK," jelasnya.

Adapun, sejak dilantik kembali menjadi Menteri Pertanian pada akhir Oktober 2023 lalu oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Amran langsung tancap gas memimpin Kementerian Pertanian yang tengah mengalami badai eksternal (El Nino) yang mengganggu produksi padi, dan Badai El Nino internal (kasus hukum) yang sedang ditangani oleh KPK-RI.

Selama kepemimpinannya di Kementerian Pertanian, Andi Amran Sulaiman konsisten dan tegas menindak pejabat yang berindikasi korupsi. Menteri Amran pernah memproses demosi dan mutasi lebih dari 1.500 pegawai Kementerian Pertanian yang bermasalah, dan mempolisikan 700 mafia pangan. Menteri Pertanian sukses membersihkan internal Kementerian Pertanian dari korupsi dan menjaga integritas pejabat dari perilaku korupsi.