Luhut: Transisi Energi dan Roda Ekonomi Harus Berjalan Adil

Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, penerapan transisi energi harus berjalan secara adil dengan aspek ekonomi. Ini seiring dengan langkah-langkah mengimplementasikan upaya dekarbonisasi.

Luhut menegaskan hal tersebut dalam sesi plenary di acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta. Menurutnya, transisi energi harus mengatasi pertumbuhan ekonomi, memastikan keamanan energi, dan mengatasi perubahan iklim secara efektif tanpa mengorbankan aspek-aspek penting.

"Tidak ada satu teknologi atau solusi tunggal yang dapat menyelesaikan pengurangan emisi secara global. Kita harus menghindari bersikap dogmatis tentang satu teknologi pengurangan karbon," kata Luhut di acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 5 September 2024.

Guna memuluskan upaya transisi energi itu, Luhut pun menegaskan bahwa Indonesia telah membentuk Gugus Tugas Transisi Energi Nasional untuk mendorong inisiatif transisi energi di berbagai sektor.

Dimana beberapa implementasinya yakni melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan negara-negara International Partners Group (IPG), serta Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Melalui kedua program tersebut, Luhut memastikan telah mengidentifikasi lebih dari 400 proyek prioritas di sektor ketenagalistrikan, yang sudah siap didanai.

"Transisi energi kami tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tapi juga pada mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan industri hijau yang akan menopang perekonomian kami dalam jangka panjang," ujarnya.

Untuk mempertahankan dan mempercepat transisi ini, Luhut menegaskan perlunya kolaborasi dan investasi. Karena menurutnya masa depan transisi energi Indonesia sangat bergantung pada upaya kolektif semua pemangku kepentingan.

Karena dari implementasi inisiatif transisi energi itu sendiri, sebenarnya tidak ada solusi yang sama persis. Sebab, lanjut Luhut, setiap negara memiliki titik awal dan keterbatasan yang unik untuk melakukan upaya dekarbonisasi. 

"Negara-negara berkembang harus terus tumbuh sambil juga mengurangi emisi. Kita tidak dapat 100 persen menerapkan solusi dari negara-negara maju, karena kapasitas fiskal, akses teknologi, dan realitas politik mereka sangat berbeda. Setiap negara harus memilih dan menerapkan strategi berdasarkan konteks dan kebutuhannya sendiri," ujarnya.