Minta Tambah Anggaran Rp 66 Miliar, Erick Thohir Beberkan Setoran BUMN Hampir Rp 2.000 Triliun

Jakarta, VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengajukan tambahan anggaran Rp 66 miliar kepada Komisi VI DPR RI, untuk pagu anggaran tahun 2025 mendatang. Karena dalam RAPBN 2025, pagu anggaran Kementerian BUMN hanya sebesar Rp 277 miliar, atau lebih rendah dari pagu anggaran tahun 2024 yang sebesar Rp 284,36 miliar.

Erick mengatakan, tambahan anggaran tersebut tidak sebanding dengan banyaknya prestasi yang dicatatkan oleh perusahaan-perusahaan pelat merah, termasuk dalam hal memberikan kontribusi kepada keuangan negara.

"Kami berharap tentu ada usulan tambahan sekitar Rp 66 miliar sehingga kurang lebih angkanya jadi Rp 344 miliar. Karena dari angka Rp 66 miliar ini juga memang sangat kecil dibandingkan dengan prestasi yang memang Komisi VI sudah dorong kepada kami, dan kami harapkan juga ada kebijaksanaan dari Kementerian Keuangan," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, 2 September 2024.

Dia pun membeberkan capaian BUMN yang berhasil meningkatkan kontribusi fiskal kepada negara, melalui setoran dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PBNP) dalam tiga tahun terakhir.

"Selama 2020 sampai 2023, total kontribusi kementerian BUMN kepada negara yaitu senilai Rp 1.940 triliun. Rinciannya, pajak sebesar Rp 1.391,4 triliun, lalu PNBP dan lainnya sebesar Rp 354,2 triliun, dan dividen sebesar Rp 194,4 triliun," ujarnya.

Erick menjelaskan, tren kontribusi BUMN dalam pembayaran pajak terus meningkat sejak 2020 yang sebesar Rp 247 triliun, 2021 sebesar Rp 278 triliun, 2022 sebesar Rp 410 triliun, dan 2023 menjadi Rp 457 triliun. Hal serupa juga terjadi dengan dividen yang terus melesat hingga Rp 81 triliun pada 2023, atau naik dari 2020 yang sebesar Rp 44 triliun. Kemudian tahun 2021 dengan Rp 30 triliun, dan 2022 sebesar Rp 40 triliun. 

"Kalau kita lihat tentu kontribusi perpajakan terus meningkat karena tidak lain memang kinerja perusahaan membaik," kata Erick. 

Sementara untuk PBNP, lanjut Erick, memang terdapat penurunan dari Rp 86 triliun pada 2020, kemudian Rp 87 triliun pada 2021, sempat naik sebesar Rp 98 triliun pada 2022, dan menjadi Rp 84 triliun pada 2023. 

"Adapun PNBP ini ada penurunan memang fluktuasi harga daripada sumber daya alam yang memang ada koreksi sendiri apakah itu di kelapa sawit, batu bara dan lain-lainnya," ujar Erick. 

Dia menyampaikan, indikator pertumbuhan kinerja BUMN pun terlihat dari total aset BUMN yang mencapai Rp 10.402 triliun, atau naik 7,8 persen per tahun dari 2020 yang sebesar Rp 8.312 triliun. Lalu total ekuitas sebesar Rp 3.444 triliun, atau tumbuh 12 persen per tahun dari 2020 yang sebesar Rp 2.475 triliun.

Erick menyampaikan, pendapatan BUMN pada 2023 pun mencapai Rp 2.933 triliun, atau naik dari 2020 yang sebesar Rp 1.930 triliun. Kemudian laba bersih tercatat melonjak 11,2 persen menjadi Rp 327 triliun, dari tahun 2020 yang sebesar Rp 13 triliun.

"Pagu adjustment Kementerian BUMN 2024 itu Rp 284 miliar, sedangkan yang kita dapatkan di pagu anggaran 2025 ini hanya Rp 277 miliar. Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini," ujarnya.