Banggar DPR Minta Pemerintah Serius Perhatikan Kelas Menengah

Jakarta, VIVA – Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah meminta pemerintah serius memperhatikan kalangan kelas menengah untuk menjaga kinerja konsumsi domestik dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Sebab, sejak beberapa tahun terakhir, kelas menengah  Sebagai penggerak konsumsi domestik mengalami penurunan yang signifkan.

“Pertumbuhan ekonomi selalu bergantung pada konsumsi domestik, tapi itu terancam menurun seiring dengan turunnya kelas menengah Indonesia. Sejak enam tahun lalu, jumlah kelas menengah kita turun 8 juta jiwa. Padahal merekalah sebenarnya kelas penggerak konsumsi domestik,” kata Said, Selasa, 27 Agustus 2024.

Dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2 persen. 

Said mencatat Indonesia hanya pernah sekali melampaui pertumbuhan ekonomi di atas target itu sepanjang 2015 hingga 2023, tepatnya 5,31 persen pada 2022. Menurut Politikus PDIP ini, persoalan struktural menjadi faktor yang membuat Indonesia sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi. Ekonomi berbiaya tinggi, ketidakpastian hukum, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM) juga disebut sebagai faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, dia mendorong pemerintah agar lebih progresif menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Said juga merekomendasikan agar pemerintah berfokus menjaga konsumsi domestik dengan inflasi yang bertahan pada level rendah, investasi yang menopang pembukaan lapangan kerja baru, serta memberikan nilai tambah atas produk ekspor.

“Setidaknya kita membutuhkan kontribusi investasi minimal 1,5 persen, dan ekspor 0,5 persen sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi tiap tahun. Dengan demikian, tulang punggung permintaan bukan hanya konsumsi domestik,” ujarnya.

Diketahui, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada RAPBN 2025, lebih tinggi dari proyeksi tahun ini sebesar 5,1 persen.

Inflasi dipatok pada level 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.100 per dolar AS, SBN 10 tahun 7,1 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 82 dolar AS per barel, lifting minyak 600 ribu barel per hari, dan gas bumi 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Terkait kelas menengah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kebijakan pemerintah telah menopang berbagai kelompok masyarakat, mulai dari kelompok miskin hingga kelas menengah, terutama dalam program perlindungan sosial (perlinsos) pada APBN.