Kejar Target Investasi Rp 1.650 Triliun, Menteri Rosan Beberkan Strateginya

Jakarta, VIVA – Menteri Investasi/Kepala BKPM yang baru dilantik, Rosan P Roeslani meyakini, target investasi sebesar Rp 1.650 triliun hingga akhir tahun 2024 akan bisa dicapai oleh pihaknya.

Apalagi, capaian realisasi investasi per semester I-2024 yang berhasil diraih oleh Bahlil Lahadalia selaku pendahulunya, telah mencapai Rp 829,9 triliun atau 50,3 persen dari total target 2024 tersebut.

"Saya selalu meyakini, target yang sudah dicanangkan Pak Bahlil dan timnya ini akan tercapai. Karena timnya tidak berubah, dan justru kita akan mengakselerasi sehingga target akhir tahun bisa tercapai secara keseluruhan," kata Rosan di Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.

Dia pun membeberkan sejumlah strategi yang bakal dilakukannya, guna merampungkan target realisasi investasi Rp 1.650 triliun di 2024 tersebut. Pertama yakni melalui upaya penguatan kerja sama, dengan seluruh pegawai di Kementerian Investasi.

Rosan mengakui, tim kerja bentukan Bahlil Lahadalia sebelumnya sudah sangat solid dan kuat, sehingga target investasi selalu tercapai sejak tahun 2019 silam.

Strategi selanjutnya yakni memastikan tata kelola (governance) dalam pelayanan investasi terus berjalan dengan baik. Hal itu bisa memastikan bahwa seluruh potensi investasi yang masuk ke BKPM, bisa benar-benar dikerjakan dan terealisasi dengan baik.

"Kita harus lakukan dalam satu tata kelola dan governance yang benar. Karena itu mutlak, kita harus laksanakan," ujar Rosan.

Strategi selanjutnya yakni dengan terus fokus melibatkan dunia usaha atau sektor swasta, guna menumbuhkan iklim investasi yang semakin baik ke depannya. Sebab, dengan kontribusi investasi dalam PDB yang porsinya mencapai 30 persen, peran pihak swasta sangat dibutuhkan pemerintah untuk mencapai target tersebut.

"Karena saya sebelumnya Ketua Umum Kadin, tentu kerja sama dengan private sektor harus kita tingkatkan dan maksimalkan dalam aturan dan koridor yang ada. Karena investasi ini kuenya terlalu besar kalau dikerjakan hanya sedikit atau hanya negara. Jadi harus kita kerjakan sama-sama, tapi dalam tata kelola yang benar," ujarnya.