Puan Tegaskan APBN Uang Rakyat, Minta Belanja Negara Harus Lebih Efektif
- TV Parlemen
Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu berasal dari uang rakyat. Ia mengingatkan agar setelah mendapatkan dana APBN untuk belanja negara sesuai kebutuhan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Puan Maharani ketika dirinya menyampaikan sebuah pidato dalam sidang paripurna DPR RI terkait RAPBN. Sidang digelar di kompleks Senayan Parlemen, Jakarta Pusat pada Jumat 16 Agustus 2024.
"Dana APBN berasal dari uang rakyat, oleh karena itu Belanja Negara, harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat," ujar Puan di DPR RI.
Puan menjelaskan bahwa belanja negara yang nanti menggunakan dana APBN harus tepat sasaran kepada rakyat agar senantiasa mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan; memperoleh pemberdayaan ekonomi; membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat; dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat.
"Pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending," kata Puan.
Maka itu, putri Megawati Soekarnoputri itu mengingatkan kepada pemerintahan yang baru agar bisa menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap.
"Masalah-masalah struktural seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan,
penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, Sumber Daya Manusia, dan lain sebagainya; masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," kata Puan.
"Inilah tantangan kita ke depan, yang harus mendapatkan penanganan yang efektif dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan Sumber Daya Manusia Pemerintahan," sambungnya.