Menteri PUPR Basuki: Biar IKN Ramai, BUM Otorita Perlu Bangun Bioskop

Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono Bersama Menhub Budi Karya Sumadi
Sumber :
  • VIVA/Ahmad Farhan Faris

Kalimantan Timur, Viva.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono dan jajaran OIKN di Istana Garuda, IKN Kalimantan Timur pada Senin, 29 Juli 2024.

Tentu saja, Basuki bersyukur karena Presiden Jokowi hari pertama kerja di Istana Garuda, IKN memanggilnya untuk rapat bersama jajaran Otorita IKN serta Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

"Hari ini Pak Presiden sudah berkantor di IKN dan kami beruntung menjadi tamu, organisasi pertama yang diterima oleh Bapak Presiden,” kata Basuki.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi Karya Sumadi, Wamen ATR Raja Juli

Photo :
  • VIVA/Ahmad Farhan Faris


Menurut dia, ada beberapa poin yang dibahas dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Garuda. Pertama, kata dia, Jokowi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penataan IKN.

"Jadi jangan sampai masyarakat merasa tergusur. Tapi kalau bisa, kalau memang harus direlokasi dicarikan tempat yang lebih baik," ujarnya.

Kemudian, Basuki mengatakan Presiden Jokowi meminta agar investasi di IKN ini dikelola secara cepat dan efisien. Maka dari itu, kata dia, Presiden Jokowi mengingatkan agar kelengkapan perjanjian kerja sama (PKS) sebelum melakukan groundbreaking selanjutnya. 

Sehingga, lanjut dia, kalau sekarang dengan PKS mereka sudah mulai membayar kontribusi itu dan dimasukkan ke dalam rekening sementara yang tidak akan dipakai oleh Otorita IKN. “Belum boleh dipakai,” jelas Basuki.

Sementara, Basuki menyinggung soal Badan Usaha Milik Otorita (BUMO). Menurut dia, badan usaha tersebut akan difokuskan untuk mendukung pengembangan dan menciptakan keramaian di IKN.

“Misalnya bangun bioskop, pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun di gerai-gerai atau ruangan ruangan di bawah Kantor Kemenko di Sumbu Kebangsaan akan dimanfaatkan untuk dan dikelola BUMO. Jadi sudah lebih jelas lagi,” pungkasnya.