Asosiasi Beberkan Kondisi Industri Tekstil Kritis Imbas 26 Ribu Kontainer Dibebaskan

Jakarta – Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan, saat ini kondisi industri tekstil sekarang dalam keadaan kritis. Bahkan kondisi ini semakin memburuk akibat dikeluarkannya 26 ribu kontainer yang tertahan di pelabuhan.

Sekretaris Eksekutif APSyFI, Farhan Aqil Syauqi mengatakan atas kondisi ini Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan harus bertanggung jawab atas masuknya produk impor ilegal ini ke Tanah Air.

“Kita masih ingat Pak Airlangga dan Bu Sri Mulyani lah yang mengeluarkan 26 ribu kontainer ke pasar domestik. Kita pun sampai saat ini tidak mengetahui apa isi dari kontainer tersebut, karena data tersebut tidak pernah disampaikan ke publik," kata Farhan dalam keterangannya Senin, 29 Juli 2024.

"Hal ini juga dikonfirmasi juga dari keterangan Menteri Perdagangan bahwa pada saat menghasilkan Permendag No 8, Pak Zulhas tidak ikut sama sekali. Menteri Perindustrian juga infonya tidak mengetahui juga isi dari kontainer tersebut apa saja” sambungnya.

Farhan membeberkan kondisi industri tekstil sekarang dalam keadaan kritis, dengan masuknya 26 ribu kontainer tersebut memperparah kondisi saat ini. Menurutnya ribuan PHK karyawan dan penutupan pabrik masih terus berlanjut.

“Pak Airlangga dan Bu Sri Mulyani harus tanggung jawab atas ribuan buruh yang di-PHK hingga saat ini. Diskusi-diskusi kami dengan Pemerintah terkait produk impor murah ini sudah bertahun-tahun. Belum lagi kita bicara safeguard kain yang belum di tanda-tangani oleh Bu Sri Mulyani yang sudah menahun. Puncaknya dengan terbitnya Permendag No 8/2024 membuat 26 ribu kontainer masuk kedalam Indonesia. Ini seperti Legalisasi Impor Ilegal di Indonesia,” ucap Farhan.

Dia juga mengungkapkan bahwa Satgas Impor Ilegal yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan bisa berhasil jika semua Kementerian & Lembaga terkait berani untuk membuka data perusahaan yang terlibat, siapa-siapa yang ikut serta, hingga stop impor borongan.

“Kuncinya adalah transparansi data. Semua kementerian dan lembaga harus berani ungkap siapa yang bermain di impor ilegal ini. Mulai dari permohonan rekomendasi persetujuan impor dari Kementerian Perindustrian, persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan, hingga jumlah yang masuk dari Bea Cukai Kementerian Keuangan, semua yang ada di dalam Satgas pasti punya datanya," terangnya.

Farhan juga berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat mengevaluasi kinerja satgas impor ilegal ini dalam tenggang waktu 1-3 bulan bekerja.

“Pak Jokowi juga harus mengevaluasi kinerja satgas ini. Karena impor ilegal ini pastinya merugikan negara juga dari segi pendapatan, yang seharusnya dikenakan bea masuk dan masuk ke negara, malah adanya penyelewengan. Satgas ini juga perlu dilanjutkan di masa periode Presiden Terpilih selanjutnya,” imbuhnya.