Luhut Lapor ke Jokowi dan Prabowo, Banyak Uang Bertaburan Mau Masuk RI

VIVA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memastikan usai kunjungannya ke Abu Dhabi beberapa waktu lalu guna berbagi pengalaman soal Family Office, dirinya pun telah melaporkan rencana pembentukannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu diutarakan Luhut dalam acara peluncuran dan sosialisasi 'Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara', yang digelar di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Dia mengaku, salah satu masalah yang mesti diselesaikan terlebih dahulu guna memperlancar pembentukan Family Office tersebut, adalah terkait soal penawaran insentif fiskal dari pemerintah.

"Saya lapor ke Pak Jokowi dan Presiden Terpilih masalah family office ini. Karena itu uangnya bertaburan yang pengen masuk ke Indonesia," kata Luhut di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Karenanya, guna menarik minat investasi para orang kaya calon investor itu untuk masuk ke Tanah Air, Luhut pun mengusulkan pemberian insentif terhadapnya. "Maka kita harus kasih insentif," ujarnya.

Hal lain yang perlu dipersiapkan adalah soal kepastian hukum. Luhut menegaskan, para calon investor yang bakal menanamkan modalnya di Family Office itu, membutuhkan kepastian hukum sebelum menempatkan dananya di Indonesia dengan jumlah yang sangat besar.

"Jadi mereka sederhana, pengadilan abritase hakim dari luar, internasional itu memutuskan ya kagak ada lagi banding-banding," kata Luhut.

Apabila Family Office itu berhasil dibentuk, Luhut memastikan bakal banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya yakni bahwa dana tersebut akan menambah jumlah valuta asing (valas) di dalam negeri, serta menghasilkan penerimaan negara.

"Banyak modifikasi-modifikasi yang bisa kita lakukan. Saya kemarin ketemu dengan beberapa profesor dari UGM, beliau cerita, memang masalah kita di abitrase ini, dan ini harus kita perbaiki ramai-ramai," ujarnya.

Lebih jauh, Luhut meyakini, pembentukan Family Office akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia, termasuk pada aspek peningkatan cadangan devisa.

Dengan banyaknya orang kaya dari berbagai negara di dunia yang ingin menempatkan dananya di Indonesia, maka menurutnya pembentukan Family Office harus dilakukan dengan menawarkan ragam insentif yang menarik.

"Ada untungnya (pembentukan Family Office). Paling tidak uang itu masuk dalam sistem keuangan kita, dan itu akan memperkuat cadangan devisa kita juga," kata Luhut  

Karenanya, Luhut pun menargetkan pembentukan Family Office akan bisa terlaksana sebelum bulan Oktober 2024, atau sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi selesai.

Dia juga mengaku telah melakukan kunjungan ke Abu Dhabi untuk menemui pemerintahnya, guna berbagi pengalaman terkait pembentukan dan pelaksanaan Family Office tersebut.

Hal itu antara lain untuk mengetahui berapa batas minimum investasi yang harus dikeluarkan oleh investor melalui Family Office tersebut, berapa banyak serapan tenaga kerjanya, dan hal-hal terkait lainnya.

"Kita bicara berapa minimum yang harus mereka masukkan (investasinya), dan berapa pegawai yang me-run office-nya di sini, itu saya kira teknis. Tapi ini harus selesai sebelum Oktober," ujar Luhut.