Sri Mulyani Sebut Luhut Lagi Berapi-api, Ada Apa?

Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan saat ini tengah berapi-api. Hal ini seiring dengan pemerintah resmi memperluas Sistem Informasi Mineral dan Batu bara (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah.

Adapun ini disampaikan Sri Mulyani dalam acara Launching Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batu bara (Simbara).

"Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang bersedia untuk bekerja sama, terutama dalam hal ini Pak Menko, Pak Luhut yang sangat berapi-api dan sangat bersemangat sejak awal waktu beliau mendapatkan briefing mengenai dibangunnya Simbara," kata Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Sri Mulyani mengatakan, adanya Simbara ini sebelumnya telah memberikan dampak positif terhadap negara. Ini di antaranya memberikan kontribusi ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk royalti, dan lainnya dalam bentuk perpajakan.

Menurutnya, saat ini barang-barang minerba di Indonesia memiliki posisi yang vital dalam konstelasi geopolitik dunia, hingga untuk bahan baku baterai.

"Sehingga kalau Indonesia mampu dan terus berikhtiar mengorganisasi secara baik kesempatan bersejarah ini diharapkan akan memberikan dampak yang maksimal, seperti amanat undang-undang dasar yaitu memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi kemakmuran rakyat," imbuhnya.

Sebelumnya, Luhut melalui media sosialnya meminta agar Kementerian Lembaga (K/L) mempercepat implementasi Simbara untuk komoditas nikel dan timah. Hal ini karena besarnya potensi melalui sistem terintegrasi ini. 

"Saya kira sudah saatnya komoditas lain juga di implementasikan ke dalam Simbara. Hari ini, saya bersama Kementerian/Lembaga terkait saling berkoordinasi untuk menyegerakan proses implementasi integrasi Nikel dan Timah pada Layanan Digital Terpadu Minerba (Simbara)," ujar Luhut lewat Instagramnya.

Luhut menyampaikan, manfaat potensi peningkatan penerimaan negara melalui sistem ini mencapai Rp 65 triliun. Menurutnya sesuai dengan arahan Presiden Jokowi sistem ini harus selesai secepat dan sebaik mungkin.

"Saya meminta dijadwalkan rakor berikutnya di awal bulan Juli untuk mengevaluasi progress penyelesaian dari implementasi Nikel dan Timah di Simbara. Jika integrasi Nikel dan Timah ini berhasil, selanjutnya kita dorong pada komoditas bauksit dan tembaga. Dengan begitu kita akan mewujudkan sebuah legacy penting dalam tata kelola minerba, yang akuntabel dari hulu ke hilir serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia seluruhnya," imbuhnya.