Ketua Banggar DPR Optimis Postur RAPBN 2025 Mampu Hadapi Tantangan Ekonomi
- DPR RI
Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 disiapkan dengan matang guna menghadapi tantangan ekonomi domestik maupun global.
Menurut dia, ada sejumlah indikator sektor keuangan yang menunjukkan tren kurang baik. Hingga akhirnya, Said melihat minat investor asing terhadap kegiatan bisnis di Indonesia kian menurun.
Contohnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah. Bahkan, saat ini nilai tukar rupiah mencapai Rp16.402 per dolar AS.
“Sejak dua tahun lalu, Said menyebut nilau tukar (kurs) rupiah terus bergerak naik, dari Rp14.000-an per dolar AS pada tahun 2022, terus merangkak Rp14.500-15.000-an dolar AS di tahun 2023, dan pada semester I-2024 ini berada di level Rp15.400-16.400-an per dolar AS,” kata Said dilansir Antara pada Selasa, 25 Juni 2024.
Contoh lain, kata Said, sejak kuartal II-2023 hingga kuartal I-2024, neraca transaksi berjalan atau current account terus mengalami defisit, padahal capaian kuartal III-2021 hingga kuartal I-2023 mengalami surplus. Defisit current account kuartal I-2024 cukup dalam mencapai 2,2 miliar dolar AS.
Kemudian, meskipun investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) pada kuartal I 2024 tumbuh 15 persen, namun pertumbuhan ini tidak secemerlang pada periode sebelumnya.
“Benang merah yang bisa kita jelaskan, minat investor asing terhadap kegiatan bisnis di Indonesia, khususnya pada sektor keuangan menurun. Karena sentimen peningkatan yield surat utang di Amerika Serikat dan tren suku bunga tinggi di sejumlah bank sentral negara maju yang belum akan berakhir,” ujarnya.
Maka dari itu, Said menyebut Badan Anggaran DPR menetapkan sejumlah sasaran asumsi ekonomi makro dan postur RAPBN 2025 untuk membantu pemerintah supaya memiliki kelonggaran fiskal dalam bergerak.
Menurut Said, Banggar DPR RI mematok pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,1-5,5 persen. Tingkat inflasi ditargetkan di kisaran 1,5-3,5 persen dengan target nilai tukar Rp15.300-15.900 per dolar AS.
Kata Said, asumsi tersebut sesungguhnya tidak terpaut signifikan dari usulan asumsi ekonomi makro yang diusulkan oleh pemerintah kepada DPR.
“Kurs batas atas Banggar DPR pada posisi Rp15.900 sementara pemerintah Rp16.000. Namun, pemerintah sepakat batas atas kurs menjadi Rp15.900, agar ada upaya pengendalian rupiah yang lebih signifikan, sebagaimana disampaikan oleh pemerintah pada konferensi pers bersama Menko Perekonomian dan Menkeu,” jelas dia.
Adapun, kata Said, asumsi usulan Banggar DPR di atas diletakkan dalam sejumlah landasan di antaranya terhadap yield SBN, Banggar DPR mendorong agar batas atas yield tidak semakin tinggi.
Selanjutnya, Said menyebut target lifting minyak bumi bahwa posisi Banggar DPR mendorong target yang lebih tinggi. Pertimbangannya, investasi di sektor hulu terjadi peningkatan.
“Di lain pihak, peningkatan kapasitas produksi minyak bumi sebagai bantalan PNBP kita ke depan,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini.
Said memperkirakan pendapatan negara Rp2.986,3 triliun mengacu pada rincian kesepakatan pemerintah dan Banggar DPR sejauh ini. Kemudian belanja negara Rp3.542 triliun, defisit APBN sebesar Rp555,7 triliun dengan asumsi PDB 2025 sebesar Rp24.270 triliun.
Said menambahkan, belanja negara RAPBN 2025 juga akan memberikan dukungan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah sebesar Rp71 triliun. Makanya, ia meyakini postur RAPBN 2025 ini dapat menghadapi tantangan ke depan.
“Saya berkeyakinan dengan postur RAPBN 2025 seperti ini, meskipun dengan sejumlah target yang cukup menantang, namun postur RAPBN ini cukup baik untuk merespon tantangan ekonomi kita ke depan,” pungkasnya.(Ant)