Indef Sebut Mundurnya Dua Petinggi Otorita IKN Jadi Sentimen Negatif bagi Investor

Jakarta - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri mengatakan, mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe, merupakan sentimen negatif yang bisa memperburuk iklim investasi di IKN.

Hal itu diutarakannya dalam diskusi publik yang digelar Indef secara daring dengan mengusung tema "Hari Lahir Pancasila; Ekonomi Sudah Adil Untuk Semua?" pada Selasa, 4 Juni 2024.

"Dengan keduanya mundur, maka sentimen negatif itu akan semakin tinggi," kata Didin dalam telekonferensi, Selasa, 4 Juni 2024.

Didin bahkan memperkirakan, belum adanya proposal serius dari para calon investor IKN, juga akan turut memperburuk sentimen negatif dan iklim investasi di IKN tersebut. "Artinya, kalau sampai sekarang belum ada proposal serius dari investor ke IKN, maka akan makin sepi lagi (investasi yang bakal masuk ke IKN)," ujar Didin.

Didin pun menjelaskan, mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut berpotensi membuat pemerintahan mendatang menambah jumlah APBN terhadap proyek IKN. Padahal, janji presiden terpilih Prabowo Subianto telah menegaskan, bahwa pemerintahan mendatang hanya akan mengalokasikan Rp 16 triliun per tahun buat IKN.

Hal itu menurut Didin masih ditambah dengan isu gaji Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN yang dikabarkan sudah tidak dibayar selama sebelas bulan. Dia menilai, berbagai keterangan yang itu tentunya juga akan membuat publik bertanya-tanya, mengenai kelanjutan IKN di tangan presiden terpilih Prabowo Subianto kelak.

"Ini pertanyaan, apakah (IKN) bisa akan jadi mangkrak? Saya enggak tahu nih, karena Pak Jokowi kan luar biasa obsesinya supaya IKN bisa jalan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, ekonom senior Indef Fadhil Hasan berpendapat, pemerintahan mendatang harus benar-benar mengevaluasi total proyek IKN tersebut. Karena, kabar kemunduran kedua pimpinan OIKN itu menurutnya telah menjadi perhatian publik secara luas.

Menurut Fadhil, evaluasi total proyek IKN secara menyeluruh sangat diperlukan, untuk merasionalisasi agar pembangunan IKN memang sesuai dengan kemampuan anggaran negara atau sebaliknya.

"Saya kira yang terpenting adalah harus ada evaluasi total tentang IKN ini. Menurut saya, ini saatnya pemerintahan berikutnya, Pak Prabowo, mengevaluasi total dan merasionalisasi pembangunan IKN ini," ujarnya.