Destry Damayanti Direstui Komisi XI Lanjut Jadi Deputi Senior Bank Indonesia

Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menetapkan Destry Damayanti untuk kembali menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) periode 2024-2029. Terpilihnya Destry ini berdasarkan hasil musyawarah mufakat, baik pimpinan maupun anggota Komisi XI.

Ketua Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir mengatakan keputusan itu diambil karena anggota Komisi XI DPR RI sudah merasa cocok agar Destry kembali mengisi posisi tersebut. 

"Tadi dia sudah memaparkan bunyinya fit and proper test, apakah dia cocok untuk menjadi deputi senior gubernur Bank Indonesia periode kedua. Periode ke satu di sudah cocok dan tidak ada komplain, tadi dia sudah memaparkan menurut kawan-kawan cocok, jadi kita putusin sepakat," ujar Kahar di Kompleks DPR RI Senin, 3 Juni 2024.

Kahar menuturkan, dengan keputusan itu maka pengesahan Destry kembali menjabat posisi deputi senior Bank Indonesia akan dilakukan besok Selasa, 4 Juni 2024 pada Rapat Paripurna DPR. 

"Sudah tadi (setuju). Keputusan ke paripurna, tinggal di bawa ke Paripurna," ucapnya.

Sebelumnya, di hadapan Komisi XI DPR RI dalam agenda fit and proper test, Destry menyampaikan untuk tema yang diangkat adalah Bank Indonesia sinergi untuk mendukung Indonesia maju. Dalam hal ini memiliki tiga fokus utama. 

Destry mengungkapkan, tiga aspek sebagai game changer bagi perekonomian Indonesia. Pertama, pengembangan pasar uang dan pasar valas dalam mendukung pembiayaan ekonomi. 

Destri mengatakan, kondisi pasar keuangan domestik masih relatif dangkal dibandingkan dengan negara peers, Namun, dalam 2 tahun belakangan mulai terlihat adanya perbaikan.

“Kita tidak bisa puas begitu saja, karena dibandingkan negara lain kedalaman pasar kita masih relatif rendah, contohnya untuk peningkatan transaksi derivatif indonesia dengan negara peers kita masih sekitar 44 persen dari total transaksi,” kata Destry di Komisi XI DPR Senin, 3 Juni 2024.

Untuk itu, Destry mengatakan akan melakukan penguatan blueprint pengembangan pasar uang sebagai peta jalan untuk menciptakan well-functioning market dalam mendukung kelancaran transmisi kebijakan moneter dan sebagai pondasi dari stabilitas sistem keuangan serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dengan visi membangun pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju. Adapun pilar utama kebijakan ini, yakni melakukan digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan, penguatan efektivitas kebijakan moneter, dan sinergi pembiayaan pembangunan.

Kedua, penguatan sistem pembayaran pada digitalisasi ekonomi dan keuangan. Hal ini memperhatikan potensi digital Indonesia, dengan BI merespons  dengan tiga fokus kebijakan sistem pembayaran. Hal ini di antaranya dengan menjaga stabilitas infrastruktur sistem pembayaran, memperkuat industri sistem pembayaran yang sehat, dan memperluas akseptasi digital.

Ketiga, kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan pro growth. Penguatan kebijakan ini dilakukan penguatan kebijakan insentif makroprudensial (KLM), melalui perluasan pemberian insentif kepada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi.