Kemenkeu Beberkan Alasan Masih Minimnya Transaksi Bursa Karbon 

Bogor - Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) buka-bukaan mengenai alasan masih minimnya transaksi di bursa karbon sejak peluncuran perdana pada 26 September 2023. Sebab, sejak September 2023 hingga April 2024 transaksi karbon hanya sebesar Rp36,3 miliar.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Kemenkeu, Boby Wahyu Hernawan mengatakan masih minimnya transaksi itu karena banyak masyarakat yang belum aware atau menyadari nilai ekonomi karbon yang bisa didapati.

"Kenapa masih juga agak tipis frekuensi transaksi dan sebagainya. Pertanyaannya adalah kembali kepada supply dan demand bagaimana para pihak itu aware tentang bahwa ada nilai ekonomi karbon yang bisa dapat di monetisasi, bisa diperdagangkan," kata Boby dalam media gathering Kemenkeu di Bogor Rabu, 29 Mei 2024.

Menurut dia, Indonesia memiliki potensi supplier pengurangan karbon yang besar, utamanya di sektor kehutanan. Dengan demikian, Pemerintah terus menggalakkan agar semua pihak dapat melakukan upaya pengurangan CO2.

"Secara umum Indonesia adalah potensi supplier pengurangan karbon sangat luar biasa baik dari sektor kehutanan terutama," jelas Boby.

Adapun berdasarkan data paparannya, nilai transaksi bursa karbon Indonesia dari sejak September 2023 hingga April 2024 senilai Rp35,3 miliar. Pun, bila dirinci, pada September-Desember 2023 sebesar Rp30,90 miliar dengan 46 partisipan, Januari 2024 senilai Rp 453,23 juta.

Kemudian di Februari 2024 tercatat tidak ada transaksi bursa karbon, Maret 2024 sebesar Rp 3,93 miliar dengan partisipan sebanyak 53, dan di April 2024 sebesar Rp 6.350.400 dengan 57 partisipan.