Menkeu Sebut Realisasi Anggaran IKN Sentuh Rp4,8 Triliun per April 2024
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, membeberkan jumlah angka realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tercatat total realisasi penyaluran dana untuk proyek tersebut per April 2024 menyentuh angka Rp4,8 triliun.
Keterangan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga memaparkan total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sejak 2022 hingga sekarang.
Pembangunan IKN di Kaltim.
- Dok. Pemprov Kaltim
“Realisasi anggaran IKN Rp4,8 triliun, ini artinya 12,1 persen dari pagu Rp39,8 triliun," jelas Sri Mulyani dalam laporan Antara, Senin 27 Mei 2024.
Adapun total jumlah anggaran dana dari rentang tahun 2022 hingga 2024 tercatat sebesar Rp72,3 triliun. Alokasi dana pembangunan tersebut terhitung meningkat per tahunnya.
Pada 2022 lalu, dana yang digelontorkan untuk membangun ibu kota baru Republik Indonesia (RI) ini sebesar Rp5,5 triliun. Anggaran itu meningkat di tahun berikutnya yakni sebanyak Rp27 triliun untuk 2023.
IKN Nusantara.
- VIVA.co.id/Arianti Widya
Tahun ini, anggaran yang akan dialokasikan untuk IKN sebanyak Rp39,8 triliun. Adapun realisasi anggaran tahun ini untuk pembangunan klaster infrastruktur mencapai Rp2,8 triliun per April dari pagu Rp36,5 triliun.
Dana tersebut dicairkan untuk proses pembangunan gedung di beberapa kawasan penting. Beberapa area yang dimaksud yakni kawasan Istana Negara, kementerian koordinator, dan kementerian lainnya serta gedung Otorita IKN (OIKN).
Tidak hanya itu, jumlah anggaran itu juga nantinya akan digunakan untuk pembangunan tower rusun ASN dan pertahanan keamanan (hankam). Selain itu dana tersebut juga akan dipakai untuk membangun rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.
Akses jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN, serta bandara VVIP juga masuk dalam rancangan dana tersebut. Begitupun dengan penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, embung KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), dan pengendalian banjir IKN.
Kemudian realisasi Rp2 triliun dipakai untuk membangun klaster noninfrastruktur dengan total pagu yakni sebesar Rp3,2 triliun.
Anggaran ini dimanfaatkan dalam perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan; promosi/publikasi/sosialisasi IKN; laporan dan rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga (K/L); kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi; dukungan pengamanan Polri; serta operasional OIKN.