OJK Cabut Izin Usaha BPR Bank Jepara Artha

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin Usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda). Pencabutan ini dilakukan karena BPR Bank Jepara Artha ada dalam kondisi yang tidak sehat.

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Sumarjono mengatakan pencabutan izin usaha ini merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

"Mencabut izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang beralamat di Jalan A.Yani No. 62 RT 001 RW 005 Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah," kata Sumarjono dalam keterangannya Selasa, 21 Mei 2024.

Sumarjono menjelaskan, pada 13 Desember 2023, OJK telah menetapkan BPR Bank Jepara Artha dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat.

Kemudian pada 30 April 2024, OJK menetapkan BPR Bank Jepara Artha dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi. Hal ini dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada direksi BPR, termasuk kuasa pemilik modal untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan batas maksimum pemberian kredit, permodalan, dan likuiditas.

Namun demikian jelas Sumarjono, direksi dan kuasa pemilik modal BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR Bank Jepara Artha. Sehingga dengan itu, diputuskan untuk tidak dilakukan penyelamatan terhadap BPR tersebut. 

"Berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2024  tanggal 13 Mei 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR," jelasnya.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, jelasnya OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

"Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," terangnya.

Sumarjono mengimbau kepada nasabah BPR agar tetap tenang. Sebab dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.