Menag Yaqut Sambangi Sri Mulyani Buat Kejar Potensi Devisa Jamaah Haji dan Umrah

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta – Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menyambangi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di kantornya pada hari ini Jumat, 17 Mei 2024. Kedatangannya ini membahas potensi devisa jemaah haji dan umrah yang bisa dibawa pulang kembali ke RI. 

Yaqut menuturkan, untuk jemaah umrah Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi mencapai 1,5 juta dan haji sebanyak 241 ribu per tahunnya. Sehingga dengan banyaknya jumlah jemaah itu, dia berkonsultasi dengan Sri Mulyani agar devisa umrah dan haji bisa dibawa ke Indonesia. 

"Selama ini haji dan umrah ya itu kan banyak Indonesia itu rata-rata 1,5 juta untuk umroh, haji 241 ribu. Kita bisa hitung berapa devisa yang kita bisa dapatkan dari sana, tapi belum ada yang kembali ke Indonesia," kata Yaqut saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jumat, 17 Mei 2024.

Menag

Photo :
  • Istimewa

"Nah, tadi kita bicarakan dengan Bu Menkeu, bagaimana supaya ada uang yang kembali ke Indonesia," sambungnya.

Yaqut menuturkan, dari jumlah jemaah haji dan umrah itu diperkirakan potensi devisa mencapai Rp 200 triliun per tahun. Hal ini dengan asumsi pengeluaran masing-masing jemaah Rp 10 juta. 

"Ya kan kalau dihitung sama umrah itu 1,5 juta setahun ya, jamaah haji itu 241 ribu katakanlah 2 juta. Kalau masing-masing spend Rp 10 juta sudah dihitung Rp 200 triliun setahun, potensi besar sekali. Kalau kita bisa bawa separuhnya saja lumayan," jelasnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KITA Edisi April 2024, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 26 April 2024

Photo :
  • VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Dia menjelaskan, belum adanya devisa yang masuk ini karena Indonesia perlu menyesuaikan aturan dengan Arab Saudi. Aturan yang tidak cocok ini salah satunya mengenai investasi. 

"Karena memang aturannya enggak match aturan kita dengan di sana

tapi kita akan coba kan harus nggak boleh menyerah. (Nggak cocok) ya aturan masuk investasinya seperti apa, mereka kan susah, investasi harus perusahaan Arab, kepemilikan harus orang Arab, itu misalnya, itu kan kita harus sesuaikan," terangnya.