Ketegangan Geopolitik hingga Inflasi di Bawah Ekspektasi, OJK: Stabilitas Keuangan RI Masih Terjaga
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, stabilitas sektor jasa keuangan nasional saat ini masih terjaga dengan baik di tengah peningkatan ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik hingga penurunan tingkat inflasi yang masih ada di bawah ekspektasi pasar.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan berdasarkan hasil rapat dewan komisioner kinerja intermediasi dan likuiditas RI masih memadai.
"RDK menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dengan kinerja intermediasi yang kontributif, didukung oleh likuiditas yang memadai dan tingkat permodalan yang kuat di tengah peningkatan ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik. Serta trajectory penurunan inflasi yang berada di bawah ekspektasi pasar, sehingga menimbulkan tekanan di pasar keuangan internasional," kata Mahendra dalam konferensi pers, Senin, 13 Mei 2024.
Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- VIVA/Andry Daud
Mahendra menuturkan, di Amerika Serikat (AS) Produk Domestik Bruto atau PDB tercatat melambat 1,6 persen secara qtq dibandingkan sebelumnya yang tumbuh 3,4 persen. Pelambatan ini menjadi penurunan terendah dalam dua tahun terakhir, yang disebabkan oleh peningkatan impor yang signifikan.
"Meskipun begitu kinerja ekonomi AS masih menunjukkan tanda-tanda penguatan yang lebih tinggi daripada ekspektasi semula. Hal ini mendorong kembalinya ekspektasi suku bunga higher for longer AS menjadi menurun. Artinya ekspektasi maupun prakiraan pemotongan tingkat Fed Fund Rate dalam waktu dekat berkurang," jelasnya.
Di sisi lain, Mahendra mengungkapkan Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris kini diharapkan dengan dilema. Sebab, pertumbuhan ekonomi RI keduanya menjadi yang terendah dan inflasi merupakan tertinggi di kawasan Eropa.
Sedangkan di China, beberapa kinerja ekonomi masih ada di atas ekspektasi pasar di tengah pelemahan permintaan domestik. Sehingga dengan itu, Mahendra mengatakan Pemerintah China masih akan cenderung menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif.