Pemerintah Harus Antisipasi Kebijakan Ekonomi-Politik Imbas Perang Iran-Israel

Jakarta – Serangan mengejutkan dari Iran sebagai balasan terhadap Israel yang menyerang pangkalan militer Iran di Damaskus, Suriah, membuat dunia terkejut sekaligus meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah.

Terbaru, meskipun kedua belah pihak sebelumnya menyatakan tak akan memperpanjang ekskalasi konflik. Namun nyatanya, serangan balasan Israel baru saja menghantam sebuah wilayah Iran di dekat Kota Isfahan.

"Ini pasti menimbulkan dampak yang luas pada perekonomian nasional dan global, yang mutlak harus diantisipasi dengan kebijakan," kata Ekonom Senior Indef, Didik J. Rachbini saat dikonfirmasi VIVA Bisnis pada Jumat, 19 April 2024.

Dia mengatakan bahwa dalam ancaman perang di antara kedua negara tersebut, faktor yang mendamaikan hampir tidak ada sama sekali, sehingga mustahil akan segera berhenti. Karenanya, antisipasi mitigasi kebijakan perlu dirumuskan dan dijalankan dengan kondisi lingkungan yang tegang.

"Bagi Indonesia, bagi Presiden baru terpilih, kondisi tidak pasti ini bisa dan akan membuat berantakan dalam menjalankan kebijakan ekonominya, sekaligus menambah beban baru bagi masyarakat," ujarnya.

Didik menyarankan agar pemerintah fokus pada daya beli masyarakat, dan menahan agar tidak terjadi pengangguran yang besar. Karena itu, kebijakan menjaga inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok merupakan kebijakan utama untuk melindungi golongan bawah yang rentan.

Dia pun menjelaskan, ada 3 kebijakan yang harus diutamakan untuk menjaga dan melindungi golongan bawah dan rentan. Untuk menjaga daya beli tidak turun, maka pemerintah harus sekuat tenaga dan segala kemampuan mengendalikan harga-harga atau menjaga inflasi. "Ini merupakan duet pemerintah dan Bank Indonesia," ujarnya.

Dalam kebijakan ini, BI berperan penting mengendalikan dari sisi moneternya. Sejauh ini, BI cukup baik dalam melaksanakan pengendalian inflasi, dan lebih keras lagi menjalankannya pada saat dunia dalam ketegangan yang memuncak. Di sektor riil, pemerintah pusat dan daerah sudah wajib memantau harga-harga kebutuhan pokok rakyat dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam.

Kebijakan yang kedua adalah fiskal, sebagai satu-satunya instrumen kebijakan yang langsung bisa dipakai oleh pemerintah. Kebijakan ini dijaga agar pengeluaran produktif, serta mampu membantu masyarakat golongan bawah dan rentan.

"Kebijakan fiskal yang baik adalah prudent, berhati-hati, dan mampu mengendalikan defisit. Jangan jor-joran, kendalikan proyek besar, dan populisme jangan serampangan," kata Didik.

Selain itu, lanjut Didik, pemerintah perlu juga memperhatikan kebijakan untuk mempertahankan produktivitas dan dunia usaha di dalam negeri. Harus diingat, bahwa sektor usaha dalam negeri adalah bagian yang terbesar, yakni mencapai 75 persen. Meskipun eksternal guncang, tetapi menjaga ekonomi dan usaha dalam negeri terutama kalangan menengah-kecil, sangat penting di masa genting seperti saat ini.

Kemudian, kebijakan perdagangan luar negeri harus diarahkan ke kawasan yang sedikit terpengaruh perang, karena jalur ke Eropa dan Timur Tengah pasti terganggu. Tetapi, mitra dagang di kutub ekonomi lainnya akan hidup terus seperti mitra Jepang, Cina, Asean, India, dan lain sebagainya.

"Sekarang saja dampak psikologisnya sudah terasa. Pemerintah perlu ahli komunikasi publik yang mengerti masyarakat, terutama calon pemerintah baru mulai sekarang harus melakukan kebijakan komunikasi publik berkaitan dengan antisipasi kebijakan dari dampak perang Iran-Israel," ujarnya.