Ada Korupsi Timah Ratusan Triliun, Luhut Tegaskan Hal Ini Harus Segera Dirampungkan

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya turut buka suara soal kasus korupsi tata niaga komoditas timah, yang tengah ramai diperbincangkan beberapa hari belakangan ini.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Dia menjelaskan bahwa sebetulnya ESDM telah meluncurkan platform SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga), untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batubara. Bahkan, rencananya tahun ini komoditas nikel dan timah juga akan diintegrasikan ke dalam SIMBARA tersebut.

"Saya sangat menyayangkan praktik kasus korupsi timah yang terjadi kali ini, mengingat kami sedang menyempurnakan SIMBARA sehingga mampu mengintegrasikan seluruh data pertambangan di Indonesia," kata Luhut dikutip Kamis, 4 April 2024.

"Tetapi hal ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi kami semua untuk segera merampungkan digitalisasi satu data minerba tersebut," ujarnya.

Dia menjelaskan, jika data terkait timah dan barang tambang lainnya sudah diintegrasikan ke dalam SIMBARA, maka seluruh proses tata kelolanya akan bisa diawasi secara realtime oleh lintas Kementerian/Lembaga.

Rangkaian proses tersebut antara lain yakni mulai dari mulai single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.

Dengan demikian, tata kelola pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya terpecah-pecah, bisa jadi lebih terintegrasi. Sehingga tidak terjadi overlapping dan kesimpangsiuran informasi, yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti kasus korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara ini.

Karenanya, Luhut pun berharap dalam dua bulan ke depan, SIMBARA akan segera ter-update dengan memasukkan data terkait timah dan komoditas lainnya. Hal itu sesuai arahan dari Presiden @jokowi terkait penyelesaian “Gov-tech”, yaitu digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan.

"Dengan begitu, bukan hanya efisiensi dan efektivitas pelayanan saja yang mampu dicapai, tetapi juga penerimaan negara bisa bertambah. Serta yang paling penting adalah mencegah praktik korupsi, yang selama ini marak terjadi di sektor industri pertambangan," ujarnya.