Jokowi Ngaku Belum Ada Pembahasan soal Pembangunan Kereta Cepat Brunei-Malaysia-IKN

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal rencana pembangunan kereta cepat di Pulau Kalimantan yang akan dilakukan oleh perusahaan Brunei Darussalam. Kereta cepat ini disebut akan membentang dari Brunei, Malaysia, hingga Indonesia atau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Jokowi mengatakan, hingga saat ini belum ada komunikasi mengenai rencana pembangunan kereta cepat yang akan melintasi tiga negara tersebut. Namun, menurutnya hal itu merupakan rencana lama. 

"Belum, tapi saya tahu itu sudah dalam perencanaan lama," kata Jokowi di Jakarta, Rabu, 3 April 2024.

Sebelumnya, perusahaan infrastruktur berbasis di Brunei Darussalam mengklaim, tengah menggodok rencana pembangunan kereta cepat yang akan menghubungkan Brunei dengan dua negara tetangganya, yakni Indonesia dan Malaysia.

Brunergy Utama menyebut, sudah mengajukan proposal pembangunan proyek yang dikenal sebagai Trans Borneo Railway. Proyek ini pun sudah diluncurkan pada akhir pekan lalu.

Melansir Nikkei Asia, proyek ini akan membentang sepanjang 1.620 kilometer dari sisi barat hingga timur Kalimantan, dan akan melintasi tiga negara Asia Tenggara yang ada di Pulau Kalimantan yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Adapun tahap pertama pembangunan proyek kereta cepat ini akan menghubungkan Pontianak, Kalimantan Barat dengan Kuching dan Kota Kinabalu ibu kota negara bagian Sarawak dan Sabah di Malaysia. Serta distrik Tutong di Brunei Darussalam, serta pesisir barat dan utara pulau tersebut.

Tahap kedua akan membentang ke selatan dan menghubungkan Tutong dengan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, termasuk kota Samarinda dan Balikpapan.

"Dan kemudian ibu kota Indonesia di masa depan (IKN)," kata Brunergy Utama dikutip Selasa, 2 April 2024.

Akan ada empat terminal yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta api berkecepatan tinggi ini, dengan total 24 stasiun. Dan kereta cepat ini direncanakan akan melaju dengan kecepatan hingga 350 kilometer per jam.

Proyek ini pun dilaporkan akan menelan biaya sebesar US$70 miliar atau sekitar Rp 1.115 triliun (asumsi kurs Rp 15.941 per dolar AS).