Rapat Bareng DPR, Pupuk Indonesia Laporkan Laba Rp 6,25 Triliun di Tahun 2023

Jakarta – Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi melaporkan, Pupuk Indonesia berhasil mengantongi pendapatan sebesar Rp 79,21 triliun di sepanjang tahun 2023. Adapun laba tercatat Rp 6,25 triliun pada tahun yang sama.

"Laporan keuangan Pupuk Indonesia baru selesai diaudit, dan ini adalah angka di tahun 2023 dengan pendapatan Rp 79,21 triliun dan dengan keuntungan sebesar Rp 6,25 triliun," kata Rahmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa, 2 April 2024.

"Sementara capex (belanja modal) atau investasi Rp 3,9 triliun, aset Rp 143 triliun, dan EBITDA Rp 14,58 triliun," ujarnya.

Rahmad mengungkapkan, terdapat dua mesin pertumbuhan yang diyakini bakal meningkatkan kinerja perusahaan di tahun 2024. Yang pertama yakni dari sektor pupuk, melalui peningkatan efisiensi pabrik dan pengamanan pasokan bahan baku. Sementara yang kedua adalah hilirisasi produk petrokimia berbasis gas alam.

Dia menjelaskan, peningkatan efisiensi dilakukan dengan pembangunan pabrik pupuk baru, seperti Pusri 3B dan pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat, guna menggantikan pabrik-pabrik tua yang sudah tidak efisien. 

"Pada saat Pusri 3B beroperasi, maka Pusri 3 dan 4 akan kita matikan, dan pabrik di Fakfak akan menggantikan 2 pabrik tua di PIM dan Kujang," kata Rahmad.

Kemudian untuk mesin pertumbuhan kedua, yakni hilirisasi produk Petrokimia berbasis gas alam, Rahmad memastikan bahwa pihaknya sudah memiliki amonia dengan turunannya urea, Amonium Nitrat, dan akan diteruskan menjadi NPK nitrat. Selanjutnya, akan dibangun juga Soda Ash sebagai turunannya.

Rahmad meyakini, kehadiran pabrik pupuk baru ini akan menjadi salah satu faktor penting, dalam mendukung produktivitas pertanian. Apalagi, saat ini pemerintah telah memutuskan untuk menambah alokasi subsidi pupuk menjadi 9,5 juta ton pada tahun 2024.

Alokasi subsidi pupuk ini sama seperti yang ditetapkan pada periode 2016-2017, di mana pada saat itu Pemerintah bisa menghindari impor bahan pangan. Anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi alokasi 9,5 juta ton pupuk itu yakni sekitar Rp 53 triliun.

"Diharapkan peningkatan alokasi subsidi pupuk ini dapat mendukung ketahanan pangan. Karena kalau dilihat, keberadaan pupuk dampaknya sangat signifikan. Kita tahu untuk 9 komoditas pangan ini, di tahun sebelumnya dengan 9,5 juta ton pupuk itu sudah bisa swasembada beras. Maka saat ini harapannya kita bisa swasembada beras," ujarnya.