Komisi XI DPR Cecar soal Anggaran Makan Siang Gratis, Sri Mulyani Minta Maaf

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mencecar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal makan siang gratis yang dikabarkan sudah masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Padahal, Program tersebut merupakan janji politik yang diusung capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Anis mengkritisi hal itu, dan mengaku belum mengerti implementasi program makan siang gratis dan mempertanyakan dari mana asal anggarannya.

"Ini masuk anggarannya dimana bu menteri? Kemarin (dengar) sudah dicoba di SD mana gitu. Kalau uji coba cuma di SD tinggal dikasih makan siang, kan kalau makan, makannya cuma di sekolah. Ini sampai sekarang belum masuk di kepala saya, sementara anggaran yang dibutuhkan sangat-sangat besar dan sudah dipikirkan, sudah dirapatkan pula. Tolong berikan pencerahan," kata Politikus Fraksi PKB itu saat rapat kerja dengan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selasa, 19 Maret 2024. 

Senada disampikan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PPP, Wartiah. Dia juga mempertanyakan kebenaran kabar beredar terkait makan siang gratis menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Program makan siang gratis akan gerus dana BOS, apakah isu itu benar atau seperti apa? Karena itu banyak penolakan dari guru-guru. Kami tidak usah diurus makan siang gratis, tapi dana BOS ini yang paling penting. Itu yang beredar di NTT untuk disampaikan di forum ini," kata Wartiah.

Merespons hal itu, Menkeu Sri Mulyani memastikan program makan siang gratis tak ada di APBN 2024. Dalam APBN 2025 pun, kata Sri Mulyani, masih dalam tahap pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang di dalamnya belum detail.

"Bukan karena kami menghindar ya, pertanyaan bapak dan ibu sekalian tentang makan siang gratis, kami belum menjawab karena di APBN kita belum ada, di 2024 kan tidak ada. Kalau ini program baru, bapak dan ibu sekalian kan juga paham bahwa siklus APBN kami nanti ke bapak dan ibu sekalian mulai dari KEM PPKF," ujarnya. 

Menkeu lebih jauh menuturkan, bahwa APBN 2025 akan disampaikan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2024, yang pelaksanaannya akan dilakukan Pemerintah baru.

"Makanya kami enggak akan menyampaikan apa-apa. Kalau tadi disampaikan sudah dibahas di kabinet waktu kami ngomongin KEM-PPKF, itu baru postur besar. Kalau ada yang menyampaikan 'tadi kita ngomongin makan siang gratis' setahu saya sih enggak karena KEM-PPKF kami belum ngomongin. Boro-boro ngomongin belanja K/L, postur aja masih dalam bentuk range. Itu pun masih pembahasan sangat awal," kata Sri Mulyani.

Menkeu memastikan penyusunan APBN 2025 mengikuti aturan undang-undang. Ia pun enggan menanggapi lebih jauh terkait program makan siang gratis yang notabene program capres Prabowo dan cawapres Gibran Rakabuming.

"Jadi mohon maaf sekali bapak dan ibu sekalian. Apalagi ini bulan puasa mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, saya enggak bisa komentar soal makan siang gratis, gitu aja," imbuhnya.