Catatan Asosiasi Pemilik Kapal untuk Presiden Terpilih Pilpres 2024

Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners Association (DPP INSA) menyatakan, kondisi dunia usaha termasuk sektor pelayaran nasional, saat ini tengah berada dalam ketidakpastian yang tinggi. 

"Kondisi ini disebabkan kondisi ekonomi global yang dibayangi gejolak perang, sehingga sedikit banyak akan berdampak terhadap ekonomi nasional," kata Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto, dalam konferensi pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Februari 2024.

Dia pun berharap bahwa transisi kepemimpinan nasional dapat berjalan lancar, sehingga ekonomi tetap bergairah dan berada di jalur positif. Guna menyambut hal tersebut, DPP INSA pun menggelar pengukuhan pengurus INSA masa bakti 2023-2028, dengan mengusung tema 'INSA Wujudkan Maritim Indonesia Maju'.

Carmelita meminta seluruh pengurus DPP INSA masa bakti 2023-2028 untuk bekerja keras dan cerdas, guna memajukan organisasi dan industri pelayaran nasional.

"Siapa pun kelak yang akan memimpin bangsa ini, harus mampu memberikan kepastian usaha dengan penerapan kebijakan ekonomi khususnya di sektor pelayaran dengan konsisten," ujar Carmelita.

Menurutnya, sudah ada kebijakan di sektor pelayaran nasional yang terbukti berdampak positif bagi tumbuh kembangnya industri ini, sehingga harus konsisten dipertahankan. Salah satu kebijakan itu adalah asas cabotage.

"Di tengah ketidakpastian dunia saat ini, maka kami sangat harap kebijakan-kebijakan di sektor pelayaran yang memang sudah terbukti berdampak positif jangan diubah-ubah, sehingga setidaknya pelaku usaha mendapatkan kepastian berusaha," ujarnya.

Senada, Sekretaris Umum DPP INSA, Darmansyah Tanamas mengatakan, presiden dan wakil presiden kelak diharapkan akan memberikan kebijakan yang bisa mengerek daya saing pelayaran nasional. Misalnya seperti menghapuskan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada jenis jenis kapal FSRU, FSO, dan beberapa jenis kapal lainnya. 

Selain itu, INSA mengharapkan pemerintah kedepan bisa memberikan dukungan pendanaan, untuk pengadaan kapal dengan suku bunga yang kompetitif dan tenor panjang.

"Pemerintah punya target bahwa biaya logistik kita 8 persen pada 2045 kelak. Maka pemerintah perlu mendorong agar pelayaran lebih berdaya saing, karena pelayaran adalah tulang punggung kegiatan logistik kita," ujarnya.